Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Perampingan OPD Pemkot Samarinda, Ketua Komisi I DPRD: Berkaitan dengan Anggaran

Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Samarinda dari 37 OPD.

Editor: Budi Susilo
HO/Joha Fajal
Joha Fajal, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda menyampaikan tanggapannya terkait Perampingan OPD Pemkot Samarinda, Selasa (12/10/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Samarinda dari 37 OPD menjadi 25 OPD disebut oleh komisi I DPRD Kota Samarinda menjadi kewenangan penuh walikota.

Disampaikan melalui Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, pihaknya perlu mengkonfirmasi secara langsung terlebih dahulu kepada pemkot terkait rencana perampingan OPD yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Ini berkaitan dengan kewenangan, dan itu kewenangannya ada di walikota, mau dirampingkan atau tidak itu menurut kacamata walikota, selama itu tidak ada kendala dalam pelayanan masyarakat silahkan saja," terang Joha kepada TribunKaltim.co pada Selasa (12/10/2021).

Anggota dewan dari fraksi Nasdem tersebut juga menyampaikan bahwa apabila nantinya rencana perampingan OPD yang diproyeksi menjadi 25 OPD tersebut akan diajukan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Baca juga: Lakukan Perampingan Lembaga, Walikota Samarinda Andi Harun Pangkas 12 OPD

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Samarinda Nilai Pemkot Juga Harus Sediakan Tempat yang Layak Bagi PKL

Baca juga: Walikota Andi Harun Sebut Perampingan OPD di Pemkot Samarinda Berdampak pada Efisiensi Anggaran

Tentu saja maka DPRD akan bersedia membahasnya bersama pemkot untuk dikaji lebih lanjut.

Terkait beberapa nomenklatur dinas dan badan yang berubah, menurut Joha, fungsi dan operasional OPD tersebut sudah bisa berjalan efektif cukup dengan dasar peraturan walikota (Perwali).

"Ya (dengan perwali) sudah bisa, tetapi kalau dalam prosesnya ada melanggar ketentuan atau pelayanan publik menjadi terganggu, tentu kita (DPRD) akan memberikan masukan dan saran," jelasnya lebih lanjut.

"Pasti kan nanti juga akan berkaitan dengan anggaran, betul saja itu akan dibahas di Raperda dan harus ada kajian akademik nya, kita perlu konfirmasi dahulu," pungkas Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda tersebut. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved