Berita Bontang Terkini
Kerap Diserempet Kapal, PUPRK Bontang Akan Lengkapi Safety Bangunan di Masjid Terapung Selambai
Bangunan Masjid Terapung Selambai Lok Tuan yang belum rampung kerap diserempet kapal
Penulis: Ismail Usman | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG- Bangunan Masjid Terapung Selambai Lok Tuan yang belum rampung kerap diserempet kapal.
Dari informasi yang dihimpun media ini, telah terjadi dua kali peristiwa kapal yang beraktivitas di sekitar menabrak bangun setenga jadi itu.
Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Tata Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Tavip Nugroho mengaku akan bersurat ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bontang.
Hal itu guna mengatur jarak lalu lalang kapal agar tak terlalu dekat dengan lokasi proyek pembangunan.
Sebab jarak antara lokasi bangunan masjid terbilang dekat dengan jalur aktivitas kapal yang ada di sana.
Baca juga: Akibat Covid-19, Pusat Wisata Religi Masjid Terapung Selambai Bontang Belum Bisa Rampung Tahun 2020
Baca juga: Pembangunan Masjid Terapung di Kampung Selambai Mulai Bulan Ini Serap Rp 60 M, Dikerjakan Dua Tahap
Baca juga: Kerap Terjadi Kerumunan, Wali Kota Bontang Basri Rase Awasi Prokes Warga di Tugu Selamat Datang
Jika dibiarkan, maka itu akan beresiko lantaran pondasi bangunan di pancang posisi tegak.
"Kalau pondasinya miring aman karena dia pasti nahan, ini kan tegak semua tiang-tiangnya," ujar Tavip saat ditemui baru-baru ini.
Tavip pun berencana akan melakukan pembuatan safety penahan kapal di area masjid sebagai antisipai.
Namun kemungkinan realisasinya akan dikerjakan pada tahun anggaran 2022.
Pengerjaan itu pun akan berbarengan dengan pembangunan parkiran masjid yang menelan biaya Rp 7 miliar.
"Tapi itu nanti. Kita fokus dulu menyelesaikan bangunan masjid. Biar bisa diresmikan di Januari tahun depan," tandasnya.
Baca juga: Baru Pertama Digunakan pada MTQ ke-42 Kaltim di Bontang, Pagar Hias Gedung Sudah Rusak Parah
Diketahui, progres pembangunan Masjid Terapung Selambai Lok Tuan ini telah rampung 60 persen dengan menelan biaya Rp 10 miliar. (*)