Ada Suami Istri jadi Calon Kades Wonosari Penajam Paser Utara, Bersaing dalam Pilkades Serentak

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menyebut ada 55 orang yang akan berebut 14 kursi kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) Serentak pada 15 Desember 2021.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PPU Nurbayah, mengatakan saat ini persiapan Pilkades serentak telah berjalan sesuai tahapan.

"Alhamdulillah Pilkades sudah berjalan sesuai dengan tahapan, ini sudah persiapan penetapan calon, sekaligus sudah menyampaikan visi dan misi dari 14 desa," ujar Nurbayah, Minggu (24/10/2021).

Pihaknya berharap penyelenggaraan Pilkades serentak pada 15 Desember 2021 mendatang dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala apapaun.

Baca juga: BPMPD PPU Harap Calon Kades tak Main Money Politik Saat Pilkades Serentak

Baca juga: Pilkades Serentak di Penajam Paser Utara, Supir Hingga Pengangguran Mencalonkan Diri

Baca juga: Pilkades di PPU Akan Digelar 15 Desember, Calon Kades Harus Bebas Narkoba

Dikatakan Nurbaya, dari 55 calon kepala desa, empat diantarnya merupakan calon berjenis kelamin perempuan.

Menariknya lagi terdapat peserta calon kepala desa di Desa Wonosari adalah seorang suami istri.

Para balon kades di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mencuat bermunculan dari berbagai lintas profesi.

Mulai dari Aparatur Negeri Sipil (ASN), wiraswasta, karyawan swasta, karyawan honorer, ibu rumah tangga, petani, supir bahkan pengangguran atau kandidat yang tidak memiliki pekerjaan pun mewarnai pesta demokrasi serentak ini.

Baca juga: Ingin Bayar Hutang Saat Pilkades, Oknum Kades Ini Nekat Gadaikan Mobil Rental

Dalam penyelenggaraan Pilkades serentak nanti, pihaknya berharap para peserta tidak melakukan money politik untuk dapat mendapatkan suara.

"Kami sudah sampaikan melakui media sosial," ujarnya.

Kepala Dinas DPMD Penajam Paser Utara, telah menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan untuk politik uang.

"Memang sudah disampaikan apabila ada money politik kita akan diberi sanksi," ujarnya. (*)