4 Desa Naik Status Hasil IDM 2021, Desa Mandiri di Malinau Bertambah Jadi 13 Desa

TRIBUNKALTIM.CO,MALINAU- Hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2021, bertambah 4 desa berstatus sebagai Desa Mandiri di Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2020 lalu, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Malinau merilis, dari total 109 desa, 9 diantaranya berstatus sebagai Desa Mandiri.

Bertambah 4 berdasarkan IDM 2021, sehingga jumlah keseluruhan desa mandiri di Malinau sebanyak 13 desa.

Tenaga Ahli Kabupaten P3MD Malinau, Debby Debora menjelaskan status kemajuan dan kemandirian desa yang dapat diukur dengan penetapan 5 status desa.

"Tahun lalu jumlahnya 9, tahun ini tambah 4 desa. Jadi total sekarang ada 13 desa mandiri di Malinau," ujarnya kepada TribunKaltim.Co, Senin (25/10/2021).

Baca juga: 5 Hektare Lebih Lahan Pro Sehat Malinau Ditetapkan jadi Ruang Terbuka Publik

Baca juga: Tambah Ruang Terbuka Arena Pro Sehat, Berikut Lokasi RTH Publik di Kabupaten Malinau

Baca juga: Vaksinasi Warga Perbatasan November 2021, Kadinkes Malinau: Distribusi tak Lagi Terkendala Ekspedisi

Ukuran pengklasifikasian desa berdasarkan IDM dibagi menjadi 5, yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Debby menjelaskan indeksasi desa terdiri dari 3 komponen IDM, yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan atau ekologi.

Hasil pendataan, tak hanya terjadi penambahan jumlah desa mandiri, dua desa yang sebelumnya berstatus sangat tertinggal naik satu tingkat.

"Tahun lalu masih ada 2 desa lagi di Malinau berstatus sangat tertinggal. Itu jadi target kita tahun lalu. Hasilnya, tahun ini 2 desa tersebut naik status. Jadi saat ini tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Malinau," katanya.

Baca juga: Terdata 20 Persen Pegawai Belum Vaksin, Dinas Kesehatan Malinau Jadwalkan Pendataan Ulang

Status kemajuan dan kemandirian desa sangat penting. Menurutnya, status IDM dijadikan ukuran dan indikator pengklasifikasian desa.

Status desa dijadikan ukuran dalam rangka menentukan intervensi anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dan rumusan kebijakan pembangunan desa dari Pemerintah Pusat. (*)