Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Pemkot Samarinda Cek Status Tanah Proyek Pasar Rakyat PM Noor, Siapkan Pembebasan Lahan

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan status lahan yang akan dijadikan pembangunan Pasar Rakyat Jalan PM Noor, Kecamatan Sungai Pinang atau pa

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Pemkot Samarinda memastikan status lahan rencana pembangunan Pasar Rakyat PM. Noor atau Pasar Dayak baru di Jalan PM Noor, Kecamatan Sungai Pinang. TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan status lahan yang akan dijadikan pembangunan Pasar Rakyat Jalan PM Noor, Kecamatan Sungai Pinang atau pasar yang akan menampung pedagang Pasar Dayak yang saat ini bertempat di jalan PM Noor.

Pasar Dayak yang berada di simpang jalan PM Noor dan jalan DI Panjaitan saat ini rencananya akan ditutup dan dipindah di Pasar Rakyat PM Noor.

Pengecekan dokumen tanah dilakukan oleh Pemkot Samarinda guna memastikan status tanah tersebut untuk menghindari potensi sengketa kepemilikan.

Hal itu dikarenakan lahan yang digunakan pembangunan Pasar Rakyat PM Noor berada di atas lahan milik warga yang akan segera dibebaskan oleh pemkot.

Walikota Samarinda, Andi Harun menyampaikan pihaknya juga telah memanggil pemilik lahan untuk mengetahui kepastian tanah itu.

Baca juga: Walikota Andi Harun Sebut Konsep Pasar Dayak Baru Padukan Konsep Pasar Tradisional dan Seni

Baca juga: Pemkot Samarinda Susun Rencana untuk Relokasi Pasar Dayak, Pengadaan Lahan Lewat APBD-P 2021

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Buka Komunikasi, Pedagang Pasar Dayak Siap Dipindah

"Ya sempat dikabarkan ada bidang lahan di situ yang ada sengketa ternyata tidak, kita panggil pemiliknya, juga kita kroscek di BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pengadilan ternyata tidak ada, aman," kata Andi Harun, Kamis (28/10/2021).

Selain itu, pembangunan fisik pasar tersebut akan dimulai pada anggaran APBD tahun 2022, sedangkan perencanaannya akan disusun pada tahun 2021.

"Ya betul pembangunan fisiknya di tahun 2022, perencanaannya sudah (APBD) perubahan tahun ini," ujar Andi Harun.

Rangkaian proses pembebasan lahan sendiri telah mulai dilakukan pada tahap pengukuran lahan yang akan dibebaskan.

Kepala Bidang Agraria, Dinas Pertanahan Kota Samarinda, Yusdiansyah, menjelaskan pihaknya akan mengeluarkan gambar ukur yang akan menjadi bahan untuk dasar ganti rugi pembebasan lahan.

"Kebutuhan lahan untuk pasar ini 3.000 meter persegi, saat ini di lokasi lahan terdapat 4 bidang tanah dari 4 pemilik juga," ucap Yusdiansyah saat dikonfirmasi terpisah.

Untuk pembebasan lahan, Pemkot Samarinda menyediakan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar di APBD perubahan 2021.

Baca juga: Walikota Andi Harun Blusukan ke Pasar Rakyat Harapan Baru Samarinda, Berjanji Lengkapi Utilitas

Sedangkan anggaran pembangunan fisik akan dianggarkan pada tahun 2022.

"Dengan anggaran yang kami sediakan, kita akan buat kesepakatan dengan pemilik lahan untuk pembayaran (ganti rugi) dalam dua tahun, terapi jika nantinya penilaian lahan jumlahnya kurang dari itu, maka bisa kita selesaikan penggantiannya pada tahun ini," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved