Breaking News:

Berita DPRD Samarinda

Perda Tetapkan 1.243 Hektare Lahan Pertanian, DPRD Samarinda Harap Bisa Jaga Ketersediaan Pangan

DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda baru saja mengesahkan peraturan daerah (Perda), tentang perlindungan LP2B

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Ketua Bapem Perda, Abdul Rofik menjelaskan tentang Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang baru disahkan.TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda baru saja mengesahkan peraturan daerah (Perda), tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pengesahan dilakukan bersama Walikota Samarinda, Andi Harun pada rapat paripurna, Rabu (28/10/2021) di gedung DPRD Kota Samarinda, jalan Basuki Rahmat.

Tujuan dari Perda tersebut  untuk melindungi lahan pertanian produktif yang ada di Samarinda agar tidak beralih fungsi dalam peruntukan lain.

Hal itu dimaksudkan untuk dapat menjaga ketahanan dan kemandirian pangan bagi warga kota Samarinda.

Disampaikan oleh ketua Badan Pembentukan Perda (Bapem perda) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik, pada Perda tersebut ditetapkan luas lahan pertanian di Kota Samarinda 1.243 hektare, dengan lahan cadangan 761 hektare yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan selain pertanian.

Baca juga: DPRD Samarinda Bersama Walikota Andi Harun Sahkan Perda Pengelolaan Sampah

Baca juga: Anggota DPRD Samarinda Angkasa Jaya Gelar Reses di Kelurahan Lok Bahu, Persoalan Banjir Jadi Sorotan

Baca juga: Anggota DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar Gelar Reses, Serap Aspirasi Mulai Infrastruktur Hingga UMKM

"Dengan ditetapkannya lahan pertanian seluas 1.243 hektare, menurut teman-teman Dinas Pertanian, dengan jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa kita hanya bisa bertahan sekitar 3 bulan, jadi ketika pasokan pangan dari Sulawesi dan Jawa terhambat, maka konsekuensinya lahan itu tidak boleh dijadikan apa-apa selain pertanian," ungkap Rofik.

Perda itu juga dinilai dapat menjaga stabilitas harga pangan di kota tepian dari inflasi yang juga dapat disebabkan oleh terhambatnya, pasokan pangan dari daerah lain yang selama ini bergantung dari pulau Sulawesi dan Jawa.

"Boleh (dialihfungsikan) jika diperlukan oleh negara dengan catatan diganti dengan lahan yang sama dan kesuburan yang sama," papar anggota Fraksi PKS itu lebih lanjut.

Bapem Perda DPRD Samarinda bersama Dinas Pertanian juga telah melakukan studi banding dalam menyusun Perda perlindungan lahan pertanian ini, yaitu dengan pemerintah kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seluas 1.243 hektare lahan pertanian yang telah ditetapkan menurut Rofik harus diawasi bersama oleh dewan, pemerintah dan masyarakat dalam peruntukkannya.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Rencana Bentuk Pansus Penanganan Banjir

Lahan-lahan itu tersebar di beberapa wilayah Kota Samarinda seperti di kecamatan Sambutan, Kecamatan Palaran dan Samarinda Utara.

"Awalnya yang diusulkan 2000 hektare, tetapi setelah jadi peraknya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas PUPR yang dapat diperdakan 1.243," pungkas Rofik. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved