Bocoran Pertanyaan Fit & Proper Test Calon Panglima TNI Andika Perkasa, KKB Papua & Tes Keperawanan

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Diketahui, masa jabatan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI akan berakhir November ini. 

Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat akan menjalani fit and proper test di Komisi 1 DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani pun membocorkan pertanyaan apa saja yang akan diajukan Wakil Rakyat kepada calon Panglima TNI.

Diantaranya isu keamanan di Papua.

Baca juga: Dipilih Jokowi Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Profil KSAD Andika Perkasa Lengkap Harta Kekayaanya

Baca juga: SISI LAIN Jenderal Andika Perkasa jadi Calon Tunggal & Daftar Panglima TNI dari Masa ke Masa Lengkap

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Calon Panglima TNI, Profil dan Harta Kekayannya, DPR Gelar Fit & Proper Test

Diketahui, saat ini aparat TNI dan Polri berjibaku menumpas aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Isu lain yang akan disorot kepada Jenderal Andika Perkasa adalah wacana tes keperawanan untuk calon prajurit TNI.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Komisi I akan Tanya Jenderal Andika soal Papua hingga Wacana Tes Keperawanan Calon Prajurit TNI, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani bicara soal gambaran fit and proper test yang akan dilakukan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dia mengatakan ada beberapa hal yang akan ditanyakan jajaran Komisi I kepada Andika Perkasa.

"Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut.

Dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan tes keperawanan untuk calon prajurit TNI," kata Aryani dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (4/11/2021).

Terkait teknis fit and proper test, Legislator Partai Golkar itu mengatakan Komisi I tengah menunggu penugasan dari Bamus untuk mulai menjalankan proses fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa yang nantinya akan melalui beberapa tahapan.

"Merujuk praktik sebelumnya akan ada proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, uji kelayakan dan kepatutan, serta rapat pleno pengambilan keputusan.

Hasil pleno selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR-RI," tambah Aryani.

"Persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang diusulkan akan disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari sejak permohonan persetujuan kami terima, yakni 3 November 2021," katanya.