Berita Nasional Terkini
Akhirnya Program Andalan Anies Baswedan Masuk Radar KPK, PSI Desak Pemprov DKI Buka Data dan Fakta
Akhirnya program andalan Anies Baswedan masuk radar KPK, PSI desak Pemprov DKI buka data dan fakta
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akhirnya mulai menyelidiki penyelenggaraan Formula E.
Diketahui, Pemprov DKI disebut-sebut sudah menggelontorkan triliunan rupiah sebagai persiapan menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik, tersebut.
Formula E sendiri merupakan program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) pun mendesak jajaran Anies Baswedan di Pemprov DKI membuka data.
Terutama terkait besaran commitment fee yang mencapai ratusan miliar untuk penyelenggara.
KPK sendiri sudah memeriksa jajaran Anies Baswedan terkait Formula E, ini.
Baca juga: Luhut dan Erick Thohir Dilapor ke KPK Soal Bisnis PCR, Firli Beri Atensi Termasuk Laporan Formula E
Baca juga: KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek Mobil Listrik Formula E di Jakarta
Baca juga: Kawal Janji Anies Baswedan, PDIP & PSI Kompak Sisir Potensi Anggaran Beraroma Formula E di APBD DKI
Dilansir dari Kompas.com dalam artikel berjudul KPK Usut Dugaan Korupsi Formula E, PSI Minta Pejabat DKI Buka Semua Data dan Fakta Secara Transparan, KPK mulai melakukan pengusutan dugaan korupsi dalam rencana pelaksanaan Formula E di DKI Jakarta.
Adapun dalam tahap awal penyelidikan yang dilakukan, KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk mencari bukti korupsi terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik yang akan digelar pada Juni 2022 itu.
Salah satunya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Ahmad Firdaus.
Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta para pihak yang dipanggil membuka semua data dan fakta secara transparan di hadapan penyidik KPK.
Pasalnya menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra sampai saat ini pihaknya selaku pengawas eksekutif belum mendapat kejelasan terkait pelaksanaan Formula E.
"Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi.
Misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK.
Atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain," kata Anggara dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).
"Sampai saat ini kami di DPRD belum pernah mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee," ucapnya.
