Agar Jadi PAD, Wakil Ketua DPRD Kukar Minta Putihkan Aset yang Dianggap Jadi Beban Keuangan Daerah

TRIBUNKALTIM.CO – Masih banyaknya aset daerah yang menjadi beban keuangan daerah membuat Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Alif Turiadi angkat bicara.

Alif menjelaskan, aset-aset Pemkab Kukar yang menjadi beban keuangan daerah, di antaranya adalah kendaraan dinas yang tak layak pakai hingga asrama yang berada di luar daerah.

Baca juga: Anggota DPRD Kukar Maruf Marjuni Prihatin, Kondisi Jalan Desa Salo Cella Rusak Parah

Melihat kondisi itu, Alif bersama DPRD Kukar mengusulkan agar pemkab melakukan pemutihan aset yang selama ini dianggap menjadi beban keuangan daerah.

"Bangunan asrama tentu membutuhkan anggaran yang besar untuk perawatannya. Jangan sampai aset-aset yang ada justru menjadi beban bagi daerah," ujar Alif.

Lanjut dia, jika aset tersebut tidak dapat dimaksimalkan lagi penggunannya, maka segera dibuatkan nilai penyusutannya.

Terlebih jika habis masa kegunaannya serta tak menguntungkan, perlu dibuatkan penghapusannya.

"Aset-aset yang memang tidak dapat dimaksimalkan lagi penggunaannya bisa segera dibuatkan nilai penyusutannya," ungkapnya.

Baca juga: DPRD Kukar Kawal Perbaikan Infrastruktur Jalan di Muara Kaman

Terlebih bila aset itu telah habis masa kegunaannya dan tidak menguntungkan lagi, ia menegaskan, maka harus segera dibuatkan penghapusannya, baik itu melalui lelang dan sebagainya.

Kemudian hasilnya menjadi pendapatan asli daerah (PAD) baru untuk Kukar.

Alif juga meminta Pemkab Kukar bisa bekerja lebih efektif, khususnya mengelola aset yang dimiliki.

Ha itu juga sebagai bentuk kepedulian legislatif untuk melindung aset yang ada.

"Kita dulu pintar membangun namun tidak pandai memelihara. Jadi, menurut kami, aset yang kini tak bisa dipelihara, namun membebani daerah sebaiknya dialihkan saja atau dikerjasamakan dengan pihak lain untuk pengelolaannya agar jadi PAD dan tidak membebani biaya operasionalnya," pungkasnya. (adv)