KPPN Tanjung Redeb Kabupaten Berau Targetkan Belanja 95 Persen, Paling Banyak untuk Gaji Pegawai

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb sepanjang kuartal III telah mencapai 61,26 persen.

Sesuai data dari KPPN Tanjung Redeb, 61,26 persen yakni sebesar Rp 288,360 miliar dari Rp 470,715 miliar. Dengan rincian untuk digunakan sebagai belanja pegawai sebesar Rp 73,48 miliar, belanja modal sebesar Rp 35,77 miliar, belanja barang sebesar Rp 53,78 miliar dan transfer sebesar Rp 125,33 miliar.

Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah mengakui pihaknya saat ini berkontribusi penuh dalam menyalurkan APBN di Kabupaten Berau.

Adanya realisasi sebesar 61,26 persen diakui sudah mencapai angka yang sangat lumayan, kendati dari kementerian keuangan target yang ditentukan hingga triwulan III yakni sebesar 70 persen.

“Penyerapan sudah tercatat baik, meskipun harus ditingkatkan kembali menjelang akhir tahun,” bebernya kepada tribunkaltim.co, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: KPPN Balikpapan Komitmen Siap Membangun Zona Integritas Menuju WBBM

Baca juga: Mulai 1 Juli Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Bank Mandiri dan KPPN Samarinda Berkolaborasi

Baca juga: KPPN Serahkan Opini WTP ke Walikota Balikpapan

Gusti menjelaskan, jika belanja dapat tersalur sebesar 100 persen tentu saja hal itu sangat bagus, tetapi berada di angka 95 persen adalah target mereka.

Apalagi, Kabupaten Berau sudah tidak mampu menyerap sebesar Rp 11 miliar dari sisa pagu DAK Fisik. Hal itu juga pertimbangan keberhasilan penyerapan anggaran.

Menurut Gusti, penyerapan terbesar saat ini berada pada penyerapan belanja pegawai, kadang pagu juga tidak cukup dan berakhir pemindahan akun untuk menutupi minus.

Sedangkan untuk belanja modal masih mengikuti trend kondisi daerah. Diakuinya belanja modal masih sangat minim di Berau.

Sedangkan untuk dana transfer diakui pihaknya telah lumayan tinggi, melihat anggaran transfer yakni merupakan dana desa yang dibagikan ke 100 kampung di Berau. Begitu juga anggaran dana desa Berau diakui terserap dengan baik se Kalimantan Timur.

Baca juga: Pencairan Subsidi Gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 5, Menaker: 5 Oktober, Kita Serahkan ke KPPN

KPPN memiliki Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan penilaian 13 komponen, seperti penyerapan, capaian dan output penyerapan. Jika IKPA terbilang rendah, pihaknya akan mendapatkan teguran kinerja.

“Kami tentu mendorong agar penyerapan di kuartal terakhir bisa mencapai 95 persen, agar terbilang berhasil juga diakhir tahun,” bebernya.

Jika 95 persen tidak terpenuhi, Gusti mengatakan tahun depan biasanya akan mendapatkan koreksi. Namun, memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, kebanyakan realisasi belanja menurun.

Lantaran banyak kegiatan yang dipending dan belum bisa bergerak secara bebas, dan menjadi permasalahan secara nasional.

“Tapi optimistis ya, belanja bisa mencapai 95 persen,” tuturnya. (*)