Breaking News:

Berita Paser Terkini

Ketua Stiper Muhammadiyah Paser Nyatakan Sikap Tolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi menuai kontroversi, yang dikelu

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah (STIPER) Tanah Grogot, Arrahman menanggapi soal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi. TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai kontroversi, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia.

Pada aturan tersebut, tercantum sejumlah daftar kekerasan seksual, yang dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan perspektif korban, Jumat (19/11/2021).

Salah satunya mengatur adanya persetujuan korban, yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2, diindikasikan adanya pelegalan pergaulan bebas.

Menanggapi hal itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Muhammadiyah Tanah Grogot, Arrahman dengan tegas menolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

"Muhammadiyah sudah menyatakan sikap untuk menolak Permendikbud itu, sebagai institusi di bawah Muhammadiyah tentu saja kami mengikuti instruksi," ucapnya tegas.

Baca juga: 84 Persen Pelajar Alami Kekerasan di Sekolah, Psikolog Balikpapan Ini Sebut Kondisi Anak Saat Dewasa

Baca juga: DP3AP2KB PPU Sebut Warga Masih Enggan Laporkan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Rahman menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum membicarakan aturan tersebut pada internal kampus.

Namun ia menegaskan, ada 2 yang mesti diikuti oleh Stiper, di antaranya pusat Muhammadiyah dan kopertis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Selain itu pada pasal 7 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, membatasi pertemuan dengan antara pendidik dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus.

"Ini juga turut mengganggu otonomi kampus, apalagi kampus selalu memberikan bimbingan di luar jam operasional belajar," kata Rahman.

Ia menilai, aturan pembatasan tersebut sangat sulit diterima di institusi perguruan tinggi, pasalnya akan sangat menggangu aktivitas perkuliahan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved