Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

UMK 2022 di Samarinda, Dewan Pengupahan Kota Sepakat

Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) kota Samarinda tahun 2022 telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Wahyono Hadi Putro menjelaskan penetapan UMK Samarinda tahun 2022, Senin (22/11/2021) pagi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) kota Samarinda tahun 2022 telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda pada pembahasan yang dilakukan pada Senin (22/11/2021).

Dikonfirmasi oleh kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda, Wahyono Hadi Putro, yang juga sebagai ketua dewan pengupahan kota bahwa UMK Samarinda pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

Kendati demikian ia menyebutkan setelah melihat data dan beberapa pertimbangan lain, Depeko menyepakati kenaikan UMK tahun depan tidak sampai 1 persen.

Wahyono juga masih enggan menyebutkan jumlah pasti kenaikan UMK Samarinda yang baru saja disepakati tersebut.

Baca juga: Ini Tanda BLT UMKM Rp 1,2 Juta Cair! Cek BPUM November 2021 di Eform BRI Tahap 3 dengan Nomor KTP 

Baca juga: Jelang Penentuan UMK Samarinda Tahun 2022, Komisi IV DPRD Harap Bisa Pulihkan Daya Beli Masyarakat

Baca juga: Klik Link! Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS 2021 Tahap 2 Diumumkan Hari ini, Ada Kementerian dan Pemprov

“Ini hasil kesepakatan dewan pengupahan nominalnya masih mau disampaikan ke walikota untuk diteruskan ke gubernur melalui Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur,” terangnya saat dikonfirmasi, Senin (22/11/2021) sesaat setelah rapat bersama Depeko di kantor Disnaker kota Samarinda.

Ia menyebutkan kesepakatan itu telah mengacu pada aturan yang saat ini diterapkan melalui Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 dan peraturan kementerian ketenagakerjaan.

Kendati akan disampaikan kepada walikota, nilai UMK tahun 2022 nantinya tidak akan berubah sampai akhirnya ditetapkan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Kenaikannya tidak sampai Rp 3,2 juta, ada rumusnya ada formulanya dengan batas atas dan batas bawah media upah.

Baca juga: Jelang Penentuan UMK Samarinda Tahun 2022, Komisi IV DPRD Harap Bisa Pulihkan Daya Beli Masyarakat

"Data itu dari Kemenaker dan BPS (Badan Pusat Statistik) dimasukkan ke formula perhitungannya ada di PP nomor 36,” ungkap Wahyono lebih lanjut.

Dengan pernyataan itu maka nominal kenaikan upah minimum bagi pekerja di kota Samarinda berkisar puluhan ribu dengan kenaikan di bawah 1 persen.

Jika berdasar pada Upah Minimum Provinsi (UMP) jumlah itu masih di atas angka UMP yang saat ini menyentuh Rp 3.014.497

Hasil kesepakatan itu nantinya akan disampaikan kepada walikota Samarinda paling lambat sebelum 30 November 2021.

Baca juga: Pembahasan UMK Samarinda Cukup Alot

Pada rapat penetapan UMK itu juga dihadiri oleh unsur-unsur dewan pengupahan seperti Apindo, serikat pekerja, akademisi hingga BPS.

Adapun indikator penentuan UMK di daerah dalam PP nomor 36 tahun 2021 sendiri diketahui dengan melihat paritas daya beli masyarakat daerah tersebut, penyerapan tenaga kerja dan median upah.

“Kalau secara garis besar menyepakati, ada serikat yang merasa keberatan tapi dia hadir juga,” pungkas Wahyono menjelaskan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved