Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Soal Dugaan 3 Staf Dinas ESDM Kaltim Terima Suap dari Perusahaan Tambang, Polisi Angkat Bicara

Dua hari yang lalu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur ( Dinas ESDM Kaltim), Christianus Benny, didampingi kuasa hukum.

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/RITA LAVENIA
Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Andika Dharma Sena saat dikonfirmasi pada Kamis (25/11/2021) di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dua hari yang lalu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur ( Dinas ESDM Kaltim), Christianus Benny, didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polresta Samarinda untuk melakukan laporan.

Ia melaporkan tiga stafnya yakni RO (Honorer Dinas ESDM Provinsi Kaltim), ES (Oknum PNS Dinas ESDM Kaltim) dan MHA (honor Dinas ESDM Kaltim).

Mereka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari perusahaan tambang.

Selain itu, ketiga oknum tersebut menghilangkan surat panggilan pengadilan yang ditujukan kepada Kadis ESDM Kaltim yang digugat oleh 10 perusahaan tambang.

Baca juga: BREAKING NEWS PMII Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Kaltim, Soal Perusahaan Tambang

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Kumpulkan Perusahaan Tambang untuk Dengar Pendapat soal Banjir

Baca juga: Libatkan Swasta Tangani Covid-19, Pemkot Samarinda Akan Terima Lagi Bantuan Dari Perusahaan Tambang

Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena saat dikonfirmasi Kamis (25/11/2021) terkait hal tersebut mengatakan pihaknya telah menerima laporannya.

"Iya sudah masuk dan masih Saya pelajari laporannya," ucapnya.

"Nanti kalau sudah kita pelajari, kami akan panggil pihak pelapor untuk dimintai keterangan," sambungnya singkat.

Untuk diketahui, kasus ini menguak saat Pengadilan Negeri PN) Samarinda mengeluarkan keputusan verstek (memutuskan sepihak) atas gugatan 10 perusahaan tambang terhadap Kadis ESDM Christianus Benny yang dianggap mengabaikan perusahaan tersebut saat hendak memperpanjang izin operasi mereka.

Baca juga: Kepala Dinas Perizinan PPU Sebut Dua Perusahaan Tambang Harus Penuhi Ketentuan UU Minerba

Keputusan verstek sendiri dikeluarkan PN Samarinda karena dari pihak tergugat tidak pernah memenuhi surat panggilan yang dilayangkan kepadanya.

Alhasil, 10 perusahaan tambang yang sebagian besar perizinannya sudah mati.

Tidak masuk dalam rekonsilasi hingga tidak masuk rekomendasi menjadi terintegrasi di MODI (Mineral One Data Indonesia) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Jakarta.

MODI (Mineral One Data Indonesia) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengelola data perusahaan mineral dan batu bara di lingkungan Direktorat Mineral dan Batu Bara Pusat (Jakarta).

Dan tidak melibatkan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun 7 perusahaan yang diputus inkrah dan sudah muncul di MODI dan memenangkan gugatan.

Yaitu PT BPJE, PT CAS, PT KSA, PT CTT, PT MTL, PT SAS dan PT WE. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved