Telegram Panglima Jadi Polemik, Pemeriksaan Prajurit TNI di KPK-Polri-Kejaksaan Harus Izin Komandan

TRIBUNKALTIM.CO - Surat Telegram Panglima TNI menuai polemik.

Surat Telegram Panglima TNI ini berisi soal prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum (Polisi, KPK atau Kejaksaan) yang mengharuskan melalui izin komandannya.

Sontak Surat Telegram Panglima TNI ini pun menjadi sorotan publik.

Baca juga: Nasib Anies & Ganjar? Andika Perkasa Menguat saat Jadi Panglima TNI, Cek Survei Pilpres 2024 Terbaru

Baca juga: Cara Jitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Tangani KKB Papua, Berantas Tanpa Perang

Baca juga: Temui Wapres Maruf Amin, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Diminta Pantau Kondisi Papua

Peneliti Kontras Rozy Brilian menganggap hal ini memberikan keistimewaan bagi prajurit TNI.

Sebab, aturan ini membuat Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya kini tak bisa dengan bebas memanggil prajurit TNI guna melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara.

"Surat Telegram TNI tentu merupakan upaya untuk memberikan keistimewaan bagi aparat TNI agar kebal terhadap proses hukum yang berlaku," ujar peneliti Kontras Rozy Brilian, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021), seperti dilansir dari Kompas.com .

Rozy mengatakan, selama ini proses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI masih jauh dari sistem yang transparan dan akuntabel. Lahirnya peraturan baru ini pun dikhawatirkan dapat menunjukkan upaya perlindungan dari kesatuan terhadap anggotanya dan menebalkan impunitas di tubuh TNI.

Di samping itu, surat telegram ini juga dikhawatirkan berbahaya bagi mental prajurit TNI yang akan dengan mudahnya melakukan berbagai pelanggaran.

"Surat telegram tersebut juga akan menjadi preseden buruk, sebab institusi lain akan melakukan hal serupa untuk lari dari pertanggungjawaban hukum," kata Rozy.

Adapun surat telegram ini bertandatangan dan berstempel Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, tertanggal 5 November 2021.

Inkonstitusional

Surat ini keluar tak lepas adanya sejumlah peristiwa pemanggilan prajurit TNI oleh Korps Bhayangkara yang tidak sesuai prosedur.

Untuk itu, aturan ini dibuat bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Setidaknya terdapat empat poin yang diatur dalam surat telegram Panglima TNI ini, meliputi:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.