Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Setujui Pengesahan Lima Perda Inisiatif DPRD

Pemkab Kutai Barat (Kubar) menyetujui pengajuan lima rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kubar untuk disahkan menjadi peraturan daerah

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Kubar
Ketua DPRD Kubar Ridwai (dua kiri) bersama Sekkab Kubar Ayonius (kiri), Wakil Ketua I Ahmad Saiful (dua kanan), dan Wakil Ketua II Aula (kanan) menandatangani persetujuan lima raperda inisiatif DPRD. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemkab Kutai Barat (Kubar) menyetujui pengajuan lima rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kubar untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

Adapun lima raperda inisiatif DPRD Kubar yang disetujui pengesahannya yakni penyelenggaraan bantuan hukum, tata niaga besi tua, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, dan penertiban hewan ternak.

Terakhir, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Baca juga: DP2KBP3A Gandeng Advokat Profesional, Kerja Sama Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Kubar

Hal ini disampaikan Bupati Kubar FX Yapan melalui sambutan tertulisnya dibacakan Sekkab Kubar Ayonius pada rapat paripurna DPRD Kubar tentang pendapat akhir pemerintah serta persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap raperda inisiatif DPRD di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kubar, Barong Tongkok, Senin (29/11/2021).

"Dengan disetujui pengesahan lima raperda itu, kita bersama-sama melihat bahwa kerjasama antara pemerintah dan DPRD dalam pembangunan Kubar, khususnya di bidang hukum semakin nyata," ujarnya.

Baca juga: Ramah Tamah dengan Kapolda Kaltim, Bupati Berharap Jalan Kubar-Samarinda Diperbaiki

Hal ini merupakan kebanggaan bersama dan menunjukan betapa besar perhatian dan tanggung jawab pemerintah dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi yang serius mengikuti proses pembahasan tahap awal hingga disetujuinya pengesahan lima raperda tersebut.

"Selanjutnya dalam melaksanakan fasilitasi dan pengundangannya, diharapkan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat berlanjut, sehingga perda yang dihasilkan setelah diundangkan dapat dilaksanakan secara konsekuen dan ditaati oleh masyarakat dan perangkat daerah terkait," tegasnya. (adv)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved