Berita Kaltara Terkini

Gubernur Kaltara Ungkap Sumber Energi KIPI tak Harus Dari PLTA

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengungkapkan opsi lain terkait sumber energi, untuk kebutuhan pasokan ke KIPI

TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengungkapkan opsi lain terkait sumber energi untuk kebutuhan pasokan ke kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR- Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengungkapkan opsi lain terkait sumber energi, untuk kebutuhan pasokan ke kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat bersama antara Menko Marves Luhut Panjaitan dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, bila hanya mengandalkan PLTA Sungai Kayan sebagai pemasok utama KIPI, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Karenanya diperlukan sumber energi lain, selagi menunggu proyek PLTA Sungai Kayan rampung. Sumber energi lain, kata Gubernur Zainal, dipastikan berasal dari sumber energi hijau seperti tenaga surya.

Kendati demikian, Gubernur Zainal tidak merinci lebih lanjut besaran energi yang dihasilkan tenaga surya untuk keperluan KIPI.

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara Sebut Amdal KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi Masih Berjalan

Baca juga: Jelang Groundbreaking KIPI yang akan Dihadiri Jokowi, Pangdam VI/Mlw Siap Turunkan Yonif 613 dan 614

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Beber Jadwal Groundbreaking KIPI di Bulungan

"Kalau untuk PLTA ini dia prosesnya lama, membuat bendungan itu tidak 1-2 tahun tapi bisa 4-5 tahun," kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Kamis (2/12/2021).

"Jadi selama menunggu itu, kita siapkan tenaga energi hijau lainnya, ada tenaga surya," terangnya.

Selain itu, Gubernur Zainal juga menyampaikan, bila nanti peletakan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo selesai dilakukan, pihak pemerintah memberikan waktu satu tahun bagi perusahaan untuk menunjukan progres pembangunan di KIPI.

Bila tidak ada progres, maka tiga perusahaan yang saat ini masuk untuk mengelola KIPI yakni PT KIPI, PT KPP dan PT ISS terancam dicabut izinnya.

"Kita beri waktu tiga perusahaan itu satu tahun, kalau tidak ada kemajuan kita cabut," katanya.

"Kalau tidak ada progres dalam waktu satu tahun akan kita cabut," tegasnya.

Baca juga: Jelang Groundbreaking KIPI Tanah Kuning, DPUPR Bulungan Gandeng Swasta Perbaiki Jalan

Sebagai informasi, PLTA Sungai Kayan belum menunjukan progres pembangunan yang berarti, investor PLTA Sungai Kayan yakni PT KHE mengaku masih membutuhkan satu izin lain yakni IPPKH dari BKPM, untuk mempercepat progres pembangunan bendungan PLTA. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved