Airlangga Hartarto Sebut Kesejahteraan Petani Sawit Jadi Bahasan Penting dalam 9th MM CPOPC 2021

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berperan sebagai Ketua Delegasi Indonesia, serta menjadi Chairperson.

Airlangga Hartarto bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin dalam 9th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Meeting kali ini terdiri atas beberapa sesi, yang antara lain diikuti oleh Anggota CPOPC yaitu Indonesia dan Malaysia, serta Negara Pengamat/Observer Countries yaitu Kolombia, Ghana, Honduras dan Papua Nugini.

Selain dihadiri Menko Airlangga dan Menteri Zuraida, meeting ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Kolombia Rodolfo Enrique Zea Navarro, Menteri Pertanian dan Peternakan Papua Nugini John Simon, Wakil Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras David Ernesto Wainwright, dan High Commissioner Ghana untuk Malaysia Akua Sekyia Ahenkora, sebagai negara observer.

Menko Perekonomian menyampaikan, pandemi Covid-19 masih terus menghantui dan dapat menghambat laju pemulihan perekonomian global. Namun di saat yang sama, harga komoditas yang terus meningkat khususnya kelapa sawit juga menciptakan peluang emas bagi negara produsen untuk mendukung perbaikan ekonomi.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Kebijakan Mandatori B30 Terbukti Untungkan Petani Sawit

Baca juga: Wakili Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan Buka Puncak IDC AMSI 2021

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Sektor Pelayaran dan Kepelabuhanan Harus Segera Beradaptasi

Di 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai US$29 miliar, meningkat 115% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menjaga momentum positif minyak sawit berkelanjutan, Indonesia sedang dalam proses memfinalisasi sertifikasi rantai pasok minyak kelapa sawit downstream.

“Tren berkembang mengenai kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit akan merugikan pembangunan sektor minyak sawit. Maka itu, penting bagi CPOPC untuk mempertahankan peran pentingnya untuk mendukung dan menjaga kepentingan bersama negara-negara produsen minyak sawit,” ujar Menko Airlangga di Jakarta, Sabtu (4/12).

Di dalam pertemuan ini, dibahas perspektif negara anggota mengenai market outlook, kenaikan harga, kestabilan harga, dan program mandatori Biodiesel (B30). “Oleh karena itu, perlu kerja sama dan kolaborasi antara negara produsen (CPOPC),” tutur Menko Airlangga.

Beberapa agenda penting dalam MM ke-9 yakni antara lain adopsi/pengesahan melalui penandatanganan Protocol to Amend, Adoption of CPOPC Work Plan and Budget 2022 and Annual Contribution 2022, Adoption of Global Framework of Principles of Sustainable Palm Oil, Adoption of CPOPC Policy and Strategy Direction, Adoption of Rules of Procedure of MM and SOM of CPOPC.

Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan negara-negara anggota setelah meeting kali ini. Pertama, kedua negara anggota sudah menyetujui Protokol untuk Mengubah Piagam (Protocol to Amend) CPOPC, dan harus mementingkan hal ini untuk melakukan prosedur ratifikasi dalam proses internal masing-masing negara. Anggota yang akan datang juga harus meratifikasi protokol tersebut sebelum diizinkan bergabung.

Baca juga: Penerapan Mandatori B30, Petani Sawit Mulai Nikmati Hasil

“Anggota yang masuk akan memperkuat organisasi CPOC dan meningkatkan upaya kami untuk mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global. Ke depannya, Sekretariat akan diperkuat, dari yang tadinya dipimpin oleh Direktur Eksekutif akan ditingkatkan menjadi Sekretaris Jenderal,” ucap Menko Airlangga.

Kedua, harus membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC sesuai kriteria yang tercantum dalam Protocol to Amend.

Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini. “Perluasan keanggotaan harus menjadi salah satu key performance indicators di 2022,” ujar Menko Airlangga.

Ketiga, setelah mengadopsi The Global Framework of Principles on Sustainable Palm Oil, Sekretariat harus menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini dengan partner internasional yang relevan, khususnya dalam sistem PBB maupun dengan produsen minyak nabati besar, sehingga membantu menyadarkan visi bersama untuk membuat satu standar keberlanjutan bagi minyak yang dapat dikonsumsi.