Berita DPRD Samarinda

Komisi III DPRD Sebut Pendapatan Daerah Bisa Tunjang Infrastruktur di Samarinda

Komisi III DPRD Kota Samarinda menyebutkan ketersediaan infrastruktur dan pembangunan di Kota Samarinda bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Novan Syahronny Pasie, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda. Ia mengatakan pendapatan daerah yang diterima akan bermuara kepada tersedianya infrastruktur mulai dari bidang kesehatan, pendidikan hingga fasilitas publik. TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda menyebutkan ketersediaan infrastruktur dan pembangunan di Kota Samarinda bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, Minggu (5/12/2021), pendapatan daerah yang diterima akan bermuara kepada tersedianya infrastruktur mulai dari bidang kesehatan, pendidikan hingga fasilitas publik.

"Hasil dari retribusi dan pajak tentunya akan bermuaranya terhadap proses pembangunan di Samarinda," ujarnya.

Maka itu, Novan berharap Pemkot Samarinda bisa menambah pendapatan daerah melalui program-program yang dicanangkan, terlebih beberapa di antaranya telah didasarkan dengan peraturan daerah yang telah disahkan.

Pemkot Samarinda sendiri menentukan target PAD tahun 2022 sebesar Rp 534 miliar.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Terima Audiensi Perwakilan Guru ASN, Serap Beberapa Masukan

Baca juga: Sambut Positif Kios Inflasi Digital, DPRD Samarinda Berharap Bisa Berkelanjutan

Salah satu potensi PAD yang dikatakan Novan cukup menjanjikan adalah retribusi parkir.

"Pendapatan kita atas retribusi parkir itu sangat besar, namun Pemkot jangan hanya berpikir retribusinya saja, harus juga memperhatikan hak pengguna jalan lainnya," beber Sekretaris Fraksi Golkar tersebut.

Terkait infrastruktur di Kota Samarinda sendiri, Pemkot juga telah memastikan bahwa pembangunan akan diprioritaskan untuk penanganan banjir.

Oleh sebab itu, dengan adanya penerimaan kas daerah yang besar, Novan berpendapat juga bisa menunjang realisasi pembangunan agar segera tuntas dan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Nanti memang alokasinya tergantung dari DPRD dan Pemkot, maka Pemkot harus terus-menerus melakukan sosialisasi terhadap program E-Parking untuk mendapatkan PAD dari retribusi parkir yang besar," ucap Novan mengakhiri. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved