Berita Pemkab Mahakam Ulu

Peringati Hari Antikorupsi 2021, Pejabat Pemkab Mahulu Tanda Tangani Pakta Integritas

Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Inspektorat Kabupaten Mahulu melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (7/12/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Inspektorat Kabupaten Mahulu melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Mahulu di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (7/12/2021).

Penandatanganan ini dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi 2021.

Kegiatan dipimpin oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H. yang didampingi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir. Dodit Agus Riyono, M.P.; Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. E. Tekhen Yohanes, S.Pd. dan diikuti kepala OPD, pejabat eselon II, III dan IV di Pemkab Mahulu.

Dalam sambutannya, Bupati Mahulu menyampaikan, sebagai upaya menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat, maka telah ditetapkan 9 Desember menjadi Hari Antikorupsi.

"Peringatan Hari Antikorupsi tahun ini mengusung tema 'Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi', memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat tentang masalah korupsi yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi semua masyarakat di seluruh dunia," ujarnya.

Bupati menambahkan, korupsi merupakan fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang memengaruhi semua negara.

Tidak ada wilayah, komunitas, atau negara yang kebal terhadap korupsi.

"Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 49 Tahun 2011, pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme," ungkapnya.

Bupati menerangkan, pada awalnya pakta integritas terfokus pada komitmen dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Namun dalam perkembangannya, pakta integritas berkembang dan digunakan di semua lembaga pemerintah yang diawali dengan penerapan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved