Ditunjuk Kemendagri, Pemkot Bontang akan Uji Coba Penerapan e-KTP Digital Berbasis Aplikasi

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kota Bontang menjadi salah satu daerah yang terpilih menerapkan uji coba E-KTP dalam bentuk Quick Response Code (QR Code), oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Pihak) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Muhammad Thamrin, Minggu (9/1/2022).

Ia menjelaskan, ada 50 kabupaten kota yang ditunjuk Kemendagri untuk melakukan uji coba penggunaan E-KTP QR Code atau KTP digital. Salah satunya Bontang.

"Hanya Bontang yang di Kaltim ditunjuk jadi pilot project uji coba itu (E-KTP digital) untuk menuju digital id," ujar Thamrin.

Baca juga: Proyek Rehabilitasi Jalan di Bontang Lestari akan Telan Anggaran Rp 3,6 Miliar

Baca juga: Walikota Bontang Basri Rase Wajibkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Setiap Kegiatan

Baca juga: 7 Aplikasi Edit Video untuk Pengguna Android Tanpa Watermark, Gratis, Coba Sekarang!

Masa uji coba penerapan E-KTP ini mulai dilakukan di tahun 2022 ini. Hal ini pun akan dilaksanakan secara bertahap.

Dijelaskan Thamrin, untuk melakukan transformasi dari E-KTP fisik ke sistem digital memerlukan waktu lebih dari satu tahun.

Selain memberikan kemudahan layanan ke masyarakat, alasan menerapkan sistem ini tentunya untuk penghematan anggaran negara. Seperti pembelian blangko E-KTP.

"Jadi nanti tidak ada lagi E-KTP fisik. Yang lain juga mungkin nanti digital semua," jelasnya.

Secara teknis, penggunaan E-KTP digital ini akan berbentuk aplikasi yang tersedia di smartphone dan bisa didownload melalui Platstore dan APP store yang bebasis IOS.

"Pake aplikasi nanti kurang lebih seperti Peduli lindungi. Namanya Identitas Digital.id Tapi belum bisa didownload, karena masih uji coba kan," paparnya.

Namun Thamrin menyebut, penggunaan aplikasi identitas itu masih panjang. Kemungkinan uji coba pun dilakukan secara perwilayah yang dimulai dari beberapa kota di pulau Jawa.

"Belum ada info pasti dari pusat kapan mulai diterapkan. Yang jelas kami mulai persiapkan apa saya yang dibutuhkan," terangnya.

Disinggung soal keamanan data penduduk nantinya seperi apa, dirinya mengungkapkan soal security aplikasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya hanya menjalankan instruksi.

Namun, ia meyakinkan, yang pasti tim Informasi dan Tekhnologi dari kementrian sudah memiliki pertimbangan terkait keamanan aplikasi.

"Percayalah sama tim pusat, mereka pasti sudah punya cara untuk antisipasi itu biar tidak terjadi kebocoran data. Makanya sebelum diberlakukan ada uji coba," tutupnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.