Breaking News:

OTT KPK di PPU

Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Serahkan Semua Urusan Hukum ke KPK

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ditangkap KPK Rabu (12/1/2022). Penangkapan itu menambah daftar kepala daerah di Kaltim terlibat korupsi

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ditangkap KPK Rabu (12/1/2022). Penangkapan itu menambah daftar kepala daerah di Kaltim terlibat korupsi.

Hal tersebut disayangkan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi. Dengan adanya kasus ini ia pun berharap KPK melaksanakan tugasnya secara profesional dalam tindak pidana korupsi.

"Saya serahkan semua urusan ini kepada KPK," ucap Hadi Mulyadi melalui pesan singkat Jumat (14/1/2022) sore.

Terkait posisi bupati yang kosong, maka otomatis akan diisi oleh pelaksana harian Bupati. Hadi menyebut wakil Bupati Hamdan otomatis menjadi Plh Bupati PPU.

"Sudah ada perintah dari Kemendagri untuk mengangkat Wakil Bupati sebagai Plh," ucap mantan legislator Senayan ini.

Baca juga: TERKUAK Asal Usul Bukti Rp 1 M! Profil Bupati Penajam Paser Utara yang Resmi Tersangka KPK & Partai

Baca juga: Bukan di Penajam Paser Utara, Bupati Abdul Gafur Masud Ditangkap KPK Saat Berada di Mall Jakarta

Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara AGM Terjaring OTT KPK, Aktif Main TikTok, Update Terakhir 6 Hari Lalu

Diberitakan sebelumnya KPK menangkap AGM itu terkait kasus suap dan gratifikasi. Saat ini KPK terus melakukan pengembangan penyidikan.

Salah satu kasus yang disorot masyarakat atau pengamat hukum terkait pembangunan rumah Dinas Bupati PPU. Rumah jabatan itu senilai Rp 34 miliar. Rumah tersebut menjadi sorotan karena dibangun di masa pandemi Covid-19.

Pembangunan rumah jabatan itu telah diteken kontrak pada 23 Juni 2020 lalu dan selesai kontrak sejak 11 Juni 2021. Namun kontrak diperpanjang dan pembangunan rumah tersebut selesai pada September 2021.

Dari nilai Rp 34 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU masih memiliki utang Rp 13 miliar ke kontraktor. Sisa anggaran ini baru akan dibayar oleh Dinas PUPR PPU setelah ada audit dari BPKP Kaltim.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta, Jumat (14/1/2022) mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Namun pihaknya akan terus mendalami dugaan- dugaan yang terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan operasi tangkap tangan itu juga disinyalir masuk ke dalam pembangunan rumah dinas tersebut.

Baca juga: OTT di Penajam Paser Utara, Bupati Ditangkap Bersama ASN dan Swasta, KPK Amankan Sejumlah Uang

Untuk itu ia meminta seluruh pihak baik lembaga hukum maupun masyarakat untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait rumah dinas itu. Sehingga KPK akan lebih banyak mendapatkan informasi banyak untuk penyelidikan.

"Ini juga informasi belum kami dapatkan dari tahapan penyidikan kami lihat informasi tersebut tentu berguna apalagi ada informasi masyarakat dilakukan lebih lanjut," ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tRibunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved