OTT KPK di PPU

Jadi Tersangka Suap, Bupati PPU Abdul Gafur Masud tak Sampaikan Maaf, Pesan AGM untuk Warga Penajam

Tayang: Jumat, 14 Januari 2022 19:14 WITA

Editor: Amalia Husnul A

Jadi Tersangka Suap, Bupati PPU Abdul Gafur Masud tak Sampaikan Maaf, Pesan AGM untuk Warga Penajam

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud dan Plt Sekda PPU, Muliadi jelang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 13 Januari 2022. Resmi jadi tersangka, Bupati Penajam Paser Utara ( PPU ) Abdul Gafur Masud hanya diam saat disinggung soal minta maaf. Bukan minta maaf, ini pesan AGM.

Baca Selanjutnya:

Rekam Jejak 200 Calon Pejabat Kementerian Haji Ditelusuri KPK, Komitmen Awal Cegah Korupsi

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) secara resmi telah menetapkan Bupati Penajam Paser Utara ( PPU ) Abdul Gafur Masud ( AGM ) sebagai tersangka

Bupati PPU yang biasa disebut AGM ini menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU tahun 2021-2022.

Selain Bupati PPU, Abdul Gafur Masud, ada lima orang lainnya yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Keseluruhan ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus OTT KPK di Penajam Paser Utara ini, dengan perincian, lima orang sebagai penerima suap sementara satu orang lainnya sebagai pemberi suap.

Ditemui wartawan di Gedung Merah Putih usai konferensi pers KPK, Bupati PPU, Abdul Gafur Masud tidak menyampaikan permintaan maaf.

Kepada warganya, masyarakat Penajam Paser Utara, Bupati PPU, Abdul Gafur Masud hanya berpesan untuk selalu semangat.

Politisi dari Partai Demokrat ini menyampaikan hal tersebut ketika keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (14/1/2022) sekitar pukul 01.45 WIB.

"Semoga masyarakat PPU ( Penajam Paser Utara, red ) tetap semangat dan selalu dalam keberkahan Allah," kata AGM kepada awak media di Gedung KPK seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Tersangka Abdul Gafur Mas'ud: Semoga Masyarakat PPU Tetap Semangat & Selalu dalam Keberkahan Allah.

Tak ada pernyataan lebih lanjut dari AGM, bahkan saat diberi kesempatan oleh awak media untuk melayangkan permohonan maaf kepada masyarakat, dirinya bungkam.

Abdul Gafur Masud lebih memilih terus berjalan dan masuk ke dalam mobil yang akan membawanya ke Rutan KPK Gedung Merah Putih, untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari, guna mempermudah proses penyidikan lebih lanjut.

Selain Politisi dari Partai Demokrat itu, KPK juga turut menetapkan 5 tersangka lainnya terkait perkara ini.

"KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022).

Adapun keseluruhan tersangka tersebut yakni:

1) Sebagai pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi yang merupakan pihak swasta.

2) Sebagai penerima suap, sebagai berikut :

1. Abdul Gafur Masud, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023.

2. Muliadi, Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;

3. Edi Hasmoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. Jusman, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, dan

5. Nur Afifah Balqis Swasta atau Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan

Kepada para tersangka, KPK menetapkan pasal sangkaan yang berbeda.

Terhadap pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepada pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(*)