Breaking News:

Virus Corona

ASN Berlibur ke Luar Negeri, Siap-siap Dikenakan Hukuman Disiplin

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembatasan bepergian

Editor: Budi Susilo
kolase tribunkjabar/pixabay.com
Ilustrasi batuk dan virus Covid-19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembatasan bepergian ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara pada masa pandemi Covid-19. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembatasan bepergian ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pada masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran itu pegawai ASN dan keluarga diminta membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama masa pandemi Covid-19.

SE itu diterbitkan pada Kamis 13 Januari 2022 dan ditandatangani langsung oleh Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, SE itu merupakan pedoman bagi ASN untuk membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka mencegah kasus impor Covid-19 baik di lingkungan instansi pemerintahan dan masyarakat luas.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Saja tak Cukup untuk Mencegah Penularan Virus Corona

Baca juga: Gelar Vaksinasi di Kutim, Binda Kaltim Sasar Ratusan Warga 2 Desa, Ibu Hamil dan Lansia Didahulukan

Baca juga: Binda Kaltim Gelar Vaksinasi Covid-19 di Sangatta Utara, Sasar hingga 300 Orang

"Surat Edaran ini memuat pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi pegawai ASN pada masa pandemi COVID-19," kata Tjahjo.

Terkait pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri, para ASN dan keluarga diminta untuk membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama pandemi Covid-19.

Namun, para ASN tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dengan beberapa catatan.

Pertama, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.

Baca juga: Binda Kaltim Vaksinasi Ratusan Anak Usia 6-11 Tahun di Balikpapan

Kedua, pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus telah memperoleh surat tugas.

Surat tugas itupun ditandatangani oleh PPK atau pejabat pimpinan tinggi (PPT) di masing-masing lingkungan instansi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved