Survei Terbaru Pilpres 2024, 39 Persen Tunggu Calon yang Direstui Jokowi, Respon PDIP dan Gerindra

TRIBUNKALTIM.CO - Baru-baru ini ada kelompok yang mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Jokowi untuk Pilpres 2024.

Deklarasi yang menempatkan Jokowi sebagai cawapres tersebut dinilai tak lebih dari sekadar humor politik.

Berdasarkan survei terbaru, Pengamat Politik Adi Prayitno menilai masyarakat justru menanti siapa calon yang akan direstui Presiden Joko Widodo untuk menggantikan dirinya.

Diketahui, ada 3 nama yang selalu mendominasi survei elektabilitas tokoh menuju Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. 

Suara Jokowi dinilai akan berperan besar mengarahkan pilihan publik ke calon tertentu.

Baca juga: Dulu Nyaris Cawapres Jokowi, Mahfud MD Akhirnya Buka-bukaan Ungkap Kemungkinannya Maju Pilpres 2024

Baca juga: Survei Cawapres di Pilpres 2024, Erick Thohir & Sandiaga Uno Bersaing, Eks Bos Inter Milan Populer

Baca juga: Survei Elektabilitas Menuju Pilpres 2024, Anies Baswedan Bisa Disalip Ridwan Kamil, Prabowo Memimpin

Sementara itu, PDIP dan Gerindra memberi reaksi berbeda terkait deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto - Jokowi.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Hasil Survei Capres 2024, Publik Menunggu Sosok yang Diusung Jokowi, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ikut berkomentar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadikan cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam gelaran Pilpres 2024.

Usulan tersebut dicetuskan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi pada Sabtu (15/1/2022) lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, usulan tersebut dapat 'merendahkan' sang presiden.

Sebab, Jokowi enggan menjabat kembali sebagai presiden untuk ketiga kalinya, apalagi menjadi wakil presiden.

"Itu tentu lucu-lucuan politik karena secara tidak langsung "merendahkan" Jokowi yang saat ini sudah dua periode jadi presiden masa dipasangkan jadi cawapres."

"Jadi capres saja tidak mau untuk ketiga kali, kan itu logika berpikirnya," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (17/1/2022).

Di sisi lain, pilihan Jokowi untuk Pilpres 2024 sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat.

Sebab, dalam survei, ada masyarakat yang akan mengikuti pilihan yang dipilih sang presiden.

"Kedua ada variabel jokowi yang sebenarnya ditunggu oleh publik, bahwa siapaun yang maju di 2024, Jokowi adalah orang yang paling ditunggu restu politiknya ke siapa."

"Makanya kemudian banyak dalam hal muncul dalam survei yang kita lakukan, publik cenderung ingin mengikuti siapa calon yang diusung oleh Jokowi itu persentasenya 39 persen," tambah Adi.

Lantas, bagaimana tanggapan Partai Gerindra dan PDIP menanggapi usulan tersebut?

Baca juga: PDIP Bongkar Motif PNPK Laporkan Kasus Lama Ahok ke KPK, Hasto Singgung Survei BTP di Pilpres 2024

Respon Gerindra

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco menilai, usul menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo merupakan dinamika menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Dasco mengatakan, usul menduetkan Prabowo-Jokowi adalah bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang.

"Ya namanya pasang memasangkan itu kan dinamika di masyarakat, menyatakan hak dan pendapat itu dijamin undang-undang ya."

"Kita nikmati saja sebagai dinamika menjelang 2024," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022), dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, Dasco menyebutkan, partainya tidak bisa menyatakan sikap terkait usul menduetkan Prabowo-Jokowi karena itu adalah dinamika di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, partainya memiliki forum tersendiri untuk memutuskan pencalonan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Toh kan pilpres masih 2024, kita dari Partai Gerindra juga masih memetakan, baik untuk koalisi partai maupun capres-cawapres," ujar Dasco.

Baca juga: Terjawab Alasan Nasdem Tak Usung Anies Baswedan di Pilgub DKI, Diusung Surya Paloh ke Pilpres 2024?

Reaksi PDIP

Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono ikut menanggapi adanya dekralasi kelompok bernama Sekretariat Bersama (Sekber) yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilpres 2024.

Menurut Nusyirwan, kemunculan dukungan tersebut merupakan kreatifitas dari politik yang semakin berkembang.

Ia menyebut, deklarasi tersebut merupakan aspek lucu-lucuan politik yang muncul menjelang Pilpres 2024.

"Karena waktunya masih lama, 2 tahun lebih, maka kreatifitas politik tampaknya semakin berkembang sampai aspek lucu-lucuan politik bisa muncul," kata Nusyirwan, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (17/1/2022).

Nusyirwan menuturkan, dalam politik, tentu ada kepatutan dan etika yang menjadi pertimbangan dalam menentukan capres dan cawapres.

"Termasuk politik, tentu ada kepatutan dan etika, tinjauan itu tentunya menjadi pegangan kita," ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap PDIP berpolitik ini sesuai dengan rule of the game, yaitu konstitusi, Undang-Undang Dasar yang mengikat semuanya.

"Konstitusi telah menegaskan bagaimana presiden itu memegang jabatan selama 2 periode dan itulah yang nenjadi hukum dasar kita yang kita taati bersama-sama," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2022), dilansir Tribunnews.

Hasto menambahkan, keseluruhan dinamika politik merupakan wajar dan sah-sah saja di dalam negara demokrasi.

Tetapi, kata Hasto, PDIP mengingatkan mari berdemokrasi dengan cara meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang taat pada konstitusi.

Tentunya, memperhatikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan seluruh kekuasaan politik dan semua berkonstestasi secara sehat ke bawah untuk memenangkan hati rakyat.

"Itu yang diharapkan oleh PDIP," tegas Hasto.

Deklarasi Prabowo-Jokowi

Mengutip Tribunnews.com, sejumlah orang yang mengatasnamakan kelompok Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilpres 2024.

"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, Gisel Italiane dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Menurut Gisel beserta para relawan lainnya, kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia.

Baca juga: Anies Baswedan Ditolak Gerindra Maju di Pilpres 2024, Terganjal Nama Besar Prabowo Subianto

Terlebih, Jokowi dianggap telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua.

Sehingga stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen, tercipta.

Oleh karena itu, Sekber Prabowo-Jokowo menyampaikan pencalonan kedua tokoh ini perlu dilakukan.

Menurut Gisel, pemulihan perekonomian pascapandemi perlu terus dikawal.

Belum lagi tentang adanya rencana pembangunan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara.

Sehingga bersama dengan Prabowo, Jokowi dinilai dapat melanjutkan kerja-kerjanya melalui Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.