Gubernur Kaltim Ajak Masyarakat Sudahi Perdebatan IKN, Isran Noor Sebut Tidak Produktif

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor mengajak masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Timur menyudahi perdebatan soal perlu tidaknya Ibu Kota Negara dipindah.

Mengutip dari siaran pers Pemprov Kaltim, menurut Isran, diskusi semacam ini tidak produktif dan hanya membuang-buang energi.

"IKN ini urusan negara, undang-undangnya sudah disahkan. Ini kebijakan strategis Indonesia masa depan," sebutnya, Minggu, (23/1/2022).

"Ngabisi baterai aja kita menyoalkan ini," sindir Isran.

Pemimpin Benua Etam ini juga mengaku tidak sependapat, masih ada yang menyebut pemindahan IKN terkesan terburu-buru.

Baca juga: Simak Timeline Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim dari 2022 hingga 2045

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, DPRD Inginkan Jakarta jadi Pusat Bisnis Bak New York

Baca juga: Sebelum DKI Jakarta, 7 Nama Ini Tenryata Pernah Digunakan untuk Ibu Kota Negara Indonesia

Isran pun menjelaskan, ide pemindahan IKN tidak bisa disebut terburu-buru. Pasalnya, sejak 60 tahun lalu, Presiden RI pertama Soekarno bahkan sudah mewacanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Rencana juga bergulir lagi di era Presiden Soeharto dan kembali mencuat wacana tersebut di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau cita-cita tiga pemimpin bangsa Indonesia ini baru bisa diwujudkan di era Presiden Joko Widodo, maka menurut saya ialah sebuah keberanian tindakan yang terukur. Sekaligus sukses mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa sebelumnya," terang Isran.

Apabila dalam prosesnya, pemindahan IKN ini berjalan mulus setelah disahkannya UU IKN, maka Isran meyakini keberanian Presiden Joko Widodo memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim akan menjadi sebuah legacy bagi generasi masa depan Indonesia.

Selain itu, Isran juga mengungkapkan, kurang paham dengan orang-orang yang masih berkomentar miring tentang penamaan "Nusantara" bagi IKN yang akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini.

"Orang itu tidak setuju IKN dipindah. Tapi dia masih komentar tidak setuju nama Nusantara. Padahal dia sendiri mengaku bukan ahli bahasa. Asli ngabisi batere aja," tandasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.