Rencana Besar Hashim di IKN Nusantara, Adik Prabowo Subianto Siapkan Proyek Hijau

Termasuk untuk orangutan, kera atau monyet loncat lainnya, beruang madu, rusa, dan juga termasuk sejumlah badak yang terdapat di Kalimantan Timur," terang dia.

Menurut Hashim, ada sekitar 400-500 orangutan dewasa dan anak-anak yang berada di hutan konservasi miliknya dalam area seluas 50.000 hektare.

Oleh karenanya, Hashim membantah tudingan dari masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, dan Walhi Kalimantan Timur, yang menyebut dirinya merupakan salah satu oligarki penguasa tanah di IKN Nusantara.

"So itu tujuan saya adalah untuk kembangkan hutan," tegas Hashim.

Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam proyek IKN Nusantara.
Namun menurut Hashim, kerja sama bukan pada hutan-hutan konservasi melainkan properti.

"Dan mungkin hak guna bangunan yang saya miliki dan termasuk properti perusahaan saya, itu yang akan saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan nanti di ibu kota," ucapnya.

Hashim juga mengatakan, hampir semua perluasan lahan di kawasan IKN Nusantara tidak menggunakan lahan hutan miliknya.

Ia mengatakan, proyek kawasan ibu kota baru berada di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal (IHM).

"So mungkin yang harus ditanyakan adalah pemilik IHM, karena hampir semuanya ibu kota baru akan dibangun di lahan beliau," ungkap Hashim.

Seperti diketahui, kawasan IKN Nusantara akan terletak di (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).

Pembangunan fisik akan dimulai pertengahan tahun ini. Pemerintah berencana membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di atas lahan seluas 6.671 hektare.

Sementara itu pengembangan IKN atau Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara direncanakan berada di wilayah seluas 56.000 hektare lebih.

Hashim sendiri mengaku sudah pernah memberikan lahan seluas 93.000 hektare ke Pemerintah pada tahun 2013.

Bahkan saat itu, ia tidak mendapatkan penggantian dari Pemerintah.

"Saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi, waktu itu saya menyerahkan tidak dapat kompensasi.