Kapolri Diminta Copot Jabatan Anak Buah di Pusara Konflik Desa Wadas, IPW: Polisi Langgar Hukum

TRIBUNKALTIM.CO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit diminta mencopot jabatan anak buahnya.

Mulai dari Kapolres hingga Kapolda Jawa Tengah yang terlibat dalam pusara konflik Desa Wadas.

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat polisi dalam penangkapan puluhan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Sosok Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Kapolres Purworejo AKBP Fahrurozi terancam dicopot jabatan.

Ya, IPW meminta Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.

Apalagi kalau bukan terkait prosedural penindakan aparat kepolisian di lapangan, khususnya dalam kasus konflik Desa Wadas.

Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: AKHIRNYA Terungkap Gubernur yang Disindir Puan, FX Rudi Sebut Ganjar Bukan tak Mau Sambut Ketua DPR

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Propam Mabes Polri memeriksa Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi terkait dengan insiden polisi dengan warga Desa Wadas beberapa waktu lalu.

Selain itu, Propam juga perlu memeriksa Kapolres Purworejo AKBP Fahrurozi.

Demikian disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Sabtu (12/2/2022).

Menurutnya, bila terbukti melanggar prosedur, keduanya dapat dicopot dari jabatan.

Baca Juga: Ini Alasan Warga Desa Wadas Tolak Penambangan Batu Andesit - ROSI

“Bila terbukti ada pelanggaran prosedur yang dilakukan bawahannya maka harus dicopot oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” kata Sugeng Teguh Santoso.

Sugeng menegaskan, tindakan aparat kepolisian pada Selasa 8 Februari 2022 yaitu menangkap sekitar 60 warga Desa Wadas, merupakan pelanggaran hukum.

Indonesia Police Watch (IPW) telah melakukan investigasi langsung di Desa Wadas.

IPW melihat ada penangkapan terhadap warga secara paksa maupun dengan dalih “pengamanan”.

Baca juga: Untung-Rugi Ganjar Pranowo dalam Pusara Konflik Desa Wadas, Pengaruhi Elektabilitas Pilpres 2024

Tiga Agenda Ganjar Pranowo

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyiapkan tiga agenda bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka penyelesaian masalah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.

Hal itu disampaikan Ganjar usai bertemu dengan anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (11/2/2022).

Ganjar mengatakan bahwa tiga agenda itu yakni evaluasi teknis, pendekatan dan pemulihan kondisi warga.

"Kita evaluasi secepatnya, pertama tentu kami akan mengevaluasi teknis. Kedua adalah cara pendekatan agar tidak terjadi kekerasan dan ketiga soal bagaimana kita menyiapkan kondisi masyarakat agar kembali guyub rukun," kata Ganjar usai pertemuannya dengan Beka.

Ganjar mengatakan, evaluasi teknis yang dilakukan antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan dan melibatkan BBWS dan BPN sebagai institusi yang mengerjakan.

"Kemudian juga agar tidak ada yang kedua, cara-cara yang nanti ada kekerasan nggak boleh lagi dan polda juga sudah setuju juga," ujar Ganjar.

Ketiga, lanjut Ganjar, adalah memperbaiki kondisi psikologis warga di Wadas agar kembali guyub rukun.

Sebab, Ganjar mendapat informasi bahwa terjadi perundungan di tengah warga antara yang pro dan kontra.

"Udah deh jangan. Insya Allah kita akan masuk, saya senang tadi ada informasi kpai mau diajak masuk itu bagus, kita nanti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga kita minta untuk masuk," jelasnya.

Untuk itu, Ganjar dalam waktu dekat juga akan kembali mengunjungi Desa Wadas untuk membangun komunikasi dengan warga di sana.

"Kita juga akan coba ngobrol dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi," ujarnya.

Ganjar berterima kasih pada Komnas HAM yang terus memberikan masukan kepadanya.

Di kesempatan itu juga turut hadir tokoh NU, Imam Aziz.

"Tentu saya senang karena ada mas Beka dari Komnas yang selalu memberikan masukan koreksi, terus mas imam sebagai tokoh masyarakat juga menjadi pendamping menurut saya bagus sehingga komunikasi bisa baik," jelas Ganjar.

Prinsipnya, lanjut Ganjar, adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan Gamblang untuk dipahami warga Wadas.

"Tadi pesannya informasi harus gamblang dan gampang dicerna oleh masyarakat sehingga mereka tidak multi interpretasi. Terus kita lagi siapkan saya pengin segera ketemu dengan masyarakat yang ada di sana dan ya kita bisa asoy lagi dengan mereka,"tandas Ganjar.

Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengapresiasi sikap Ganjar yang komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Wadas dengan baik.

Komnas HAM, kata Beka, terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog antara Pemprov Jateng dengan warga Wadas.

"Pak Gubernur komit untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur," kata Beka.

Selain itu, Beka juga mengapresiasi respons cepat Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi yang bersedia menarik pasukan yang ada di Wadas.

"Kami tadi juga sampaikan dengan situasi atau relasi sosial yang merenggang ini harus ada upaya luarbiasa supaya mereka jadi rekat kembali, persaudaraan dan kemanusiaannya terus terbangun," tandas Beka. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.