Ketua DPRD Kukar Minta Buffer Zone IKN Nusantara Saling Terkoneksi: Kaltim Dapat Manfaat Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO - Dukungan terhadap pembangunan IKN Nusamtara di Kalimantan Timur terus mengalir di tengah beberapa penolakan dari kelompok masyarakat dan mahasiswa.

Giliran Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintah pusat dalam hal pembangunan IKN Nusantara.

Menurutnya keberadaan IKN Nusantara di Kaltim membaw angin segar bagi masyarakat.

Khususnya dalam hal pembangunan infranstruktur, tak hanya di lokasi IKN Nusantara, namun hingga ke daerah penyangga IKN.

Kendati mendukung penuh, namun pimpinan legislator Kukar tersebut mengingatkan agar buffer zone (daerah penyangga) IKN Nusantara saling terkoneksi ke depannya.

IKN Nusantara lanjut Rasid, ibarat kado spesial yang selama ini dinantikan oleh masyarakat Kaltim. Tidak sedikit sumbangan devisa yang tiap tahunnya diterima oleh pemerintah pusat dari hasil kekayaaan Kaltim.

“Banyak harapan masyarakat yang akan terwujudkan,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi akan Berkemah di Lokasi IKN Nusantara, Camat Sepaku dan PUPR Siapkan Fasilitas MCK dan Air

Lebih lanjut Rasid menilai, IKN Nusantara yang telah diatur dan disahkan oleh DPR-RI pada 18 Januari 2022 lalu, menjadi angin segar bagi masyarakat Benua Etam. Perlahan tapi pasti, ketertinggalan Kaltim baik secara infrastruktur hingga pendidikan, akan terkejar dengan kehadiran IKN Nusantara ini.

“Kaltim ke depan akan lebih banyak mendapat manfaat pembangunan nasional yang selama ini banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa,” katanya.

Selain kaya akan hasil bumi, Kaltim juga disebut Rasid tak terpisahkan dari budaya leluhur yang tercatat dalam sejarah bangsa.

Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan IKN di akhir Agustus 2019 lalu, pihaknya dan pemerintah rutin menggelar diskusi agar rencana ini, bisa diterima dengan baik oleh tiap elemen masyarakat.

“Agar masyarakat Kukar dan Kaltim tidak hanya menjadi penonton,” sebutnya.

Teranyar, DPRD dan Pemkab Kukar juga telah merancang agar buffer zone atau daerah penyangga IKN Nusantara saling terkoneksi, baik dari infrastruktur dan sarana lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Termasuk kesiapan pangan. Dua tahun ini, kegiatan di sektor pertanian juga alokasinya cukup tinggi. Dengan pindahnya IKN, sektor pertanian dalam arti luas jadi prioritas,” ujarnya.

Baca juga: Tito Ungkap Nasib Kaltim Setelah Ada IKN Nusantara, Investor hingga 70 Ribu Desa Akan Berdatangan

Terkait kepala Badan Otorita IKN, Rasid sampaikan jika tokoh daerah diberi kesempatan, maka pengembangan IKN ke depan diyakini dirinya akan jauh lebih maksimal.