Berita Samarinda Terkini
Pengurus Besar Darud Da’wah Wal-Irsyad Doakan dan Retui Ibu Kota Negara di Kaltim
Pasalnya muktamar adalah amanah organisasi yang wajib dilaksanakan sekali dalam 5 tahun untuk membuat program-program yang akan datang.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Pengurus Besar Darud Da’wah Wal-Irsyad (DDI) melaksanakan muktamar ke-22 atau XXII/2022 di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Jalan HAM Rifaddin, Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (22/2/2022).
Ketua Umum PB DDI, KH Andi Syamsul Bahri Galigo mengucap syukur dan mengatakan dari pengurus besar DDI merasa gembira, karena sudah lama merencanakan muktamar dan baru bisa terselenggara pada tahun 2022 ini.
Pasalnya muktamar adalah amanah organisasi yang wajib dilaksanakan sekali dalam 5 tahun untuk membuat program-program yang akan datang.
"Muktamar ini sangat penting bagi DDI karena disini kami berkumpul. Karena kita di DDI itu angggota-anggotanya bukan dari luar (Sulsel) saja tapi pernah belajar di DDI dan merasa dirinya sudah seperti anak dari pendiri organisasi ini," terang KH Andi Syamsul Bahri Galigo, Selasa (22/2/2022).
Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Ingin DDI Berkontribusi ke IKN Bidang Dakwah dan Pendidikan
Baca juga: Muktamar XXII DDI di UNSI Kaltim Dibuka Wapres RI Secara Virtual
Baca juga: Pemkot Samarinda Bentuk Tim untuk Evaluasi Kinerja PD Bank Perkreditan Rakyat
Jika ditarik sejarahnya, DDI berakar rumput dari didirikannya Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di Mangkoso pada 21 Desember 1938 oleh A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang kemudian menjadi ketua DDI pertama.
Sebelumnya, Ambo Dalle bersama A.G.H. Muhammad As'ad al-Bugisi mendirikan madrasah sejenis di Sengkang pada 1930 yang kini dikenal sebagai Pondok Pesantren As'adiyah.
Madrasah binaan Ambo Dalle tersebut mendapat sambutan luas dari masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga MAI mulai dibuka di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.
Kantor pusat pertama DDI berada di Mangkoso sebelum kemudian dipindahkan ke Parepare pada 1950.
Muktamar ke-22 ini uniknya dilakukan diluar Sulsel, dalam artian diluar basis DDI.
KH Andi Syamsul Bahri Galigo menerangkan, selama ini 21 muktamar selalu di Sulsel.
Kenapa memilih Kaltim, dia pun menjawab pertama sebenarnya bukan hanya semata-mata permintaan dari PB DDI, tetapi warga DDI yang ada di Benua Etam.
"Masyarakat DDI Kaltim mendambakan even nasional diselenggarakan disini, dulu pendiri DDI juga ingin membuat pesantren juga disini," terangnya.
Menyinggung apakah karena Ibu Kota Negara (IKN) baru telah ditetapkan di Kaltim, KH Andi Syamsul Bahri Galigo mengaku sebenarnya hal ini ialah optimisme pihaknya pada IKN.
Sebelum ada hura-hura IKN, DDI sudah mengharapkan muktamar tweselenggara di Kaltim.
Baca juga: Pemkot Samarinda Bentuk Tim untuk Evaluasi Kinerja PD Bank Perkreditan Rakyat
"Dan alhamdulillah karena adanya IKN menambah minat kami menyelenggarakan disini. Jadi seakan-akan muktamar DDI ini juga menyatakan merestui, mendoakan dan gembira, mudah-mudahan IKN Nusantara ini dapat terwujud dan memberi bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.