Adat Dayak Kalbar Ingin Pembangunan IKN Berlanjut meski Ada Pergantian Pimpinan Negara

TRIBUNKALTIM.CO, PONTIANAK - Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur ditanggapi positif oleh masyarakat adat dayak yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar). 

Melalui Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Jakius Sinyor, berharap pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan dapat terus berkelanjutan walaupun terjadi pergantian pemimpin negara.

''Kami dari akar rumput siap mendukung dan mengawal, dan kami sangat bersyukur bila Ibu kota dipindahkan,'' katanya pada Senin (28/2/2022). 

Pertemuan ini dikatakan Jakius Sinyor, merupakan langkah awal proses pengawalan dari masyarakat terhadap pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Tokoh Kalimantan Teras Narang Sebut Hanya Jokowi Bisa Wujudkan Pemindahan Ibu Kota Negara

Baca juga: Generasi Milenial Kalimantan Timur Optimis Sambut IKN Nusantara

Baca juga: IKN Nusantara di Kalimantan akan jadi Future Smart Forest City of Indonesia, Begini Konsepnya

"Ini merupakan titik awal, agar nanti dapat ditindaklanjuti oleh saudara-saudara kita tokoh masyarakat yang ada di legislatif dan eksekutif," ujarnya.

Nanti juga akan disampaikan juga ke Presiden Majelis Adat Dayak Nasional sebagai organisasi Dayak tertinggi, yang kemudian akan disampaikan ke Pemerintah.

"Dan itulah dukungan masyarakat Dayak terhadap Ibu Kota Negara,'' tegasnya. 

Petisi Ormas Dayak soal IKN Nusantara

Secara resmi Presiden Joko Widodo telah sampaikan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. 

Dipilih daerah Kabuptaen Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. 

Kini payung hukum soal Ibu Kota Negara telah disahkan oleh lembaga legislatif Republik Indonesia dan telah resmi nama ibu kota baru disebut IKN Nusantara. 

Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ditanggapi positif kalangan masyarakat adat dayak seluruh Kalimantan. 

Kemudian sebagai respon, warga yang mengatasnamakan Ormas Suku dan Tokoh Dayak seluruh Kalimantan membuat petisi. 

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Pembangunan Ibu Kota Negara Dimulai Reboisasi Hutan

Dalam petisi yang berisi 9 poin itu, Ormas Suku Dayak dan Tokoh Dayak se-Kalimantan meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan IKN Nusantara.

Petisi ini dikeluarkan setelah digelarnya pertemuan puluhan pemimpin Ormas Suku Dayak dan Tokoh Masyarakat Dayak dari Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim dan Kaltara di Rumah Betang, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (28/2/2022).

Berikut 9 poin dalam petisi yang dibuat oleh gabungan ormas suku Dayak se- Kalimantan.

Pertama:

Harus melibatkan masyarakat Dayak dalam pembangunan Ibu Kota Negara sebagai wujud keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak, rasa memiliki masyarakat Dayak terhadap Ibu Kota Negara termasuk mengakodomir kearifan lokal Suku Dayak.

Kedua:

Harus melibatkan Suku Dayak di dalam perencanaan, pengengelolaan dan pengawasan Badan Otorita Ibu Kota Negara.

Ketiga:

Merealisasikan Otonomi Khusus Kebudayaan Dayak sebagai jaminan untuk pencapaian percepatan pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, di Pulau Kalimantan secara menyeluruh sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara.

Keempat:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Adat Dayak dalam hal rekomendasi bagi putera-puteri orang Dayak masuk di sekolah kedinasan, baik sipil, kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia yang harus diakomodir.

Kelima:

Memberikan ruang bagi masyarakat adat Dayak, khsususnya generasi muda secara ekonomi, politik dan pemerintahan.

Keenam:

Merealisasikan pembangunan Rumah Adat Dayak dan Museum Dayak untuk menyimpan benda pusaka maupun simbol-simbol Kebudayaan Dayak di Ibu Kota Negara sebagai identitas Bangsa Indonesia di Pulau Kalimantan dalam kawasan sentral Kebudayaan Dayak.

Ketujuh:

Mengembalikan dan memberi nama wilayah dan administrasi pemerintahan sesuai dengan ciri khas Dayak.

Meliputi: nama-nama jalan, pelabuhan, bandar udara, gedung sesuai dengan kesejarahan Dayak, tokoh suci panutan dalam mitos dan legenda suci Dayak, tokoh-tokoh pejuang Dayak dari aspek pembakuan nama rupabumi di Ibu Kota Negara Nusantara, demi mewujudkan identitas Dayak dalam skala nasional, regional dan internasional.

Kedelapan:

Presiden Republik Indonesia, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif, memberikan jaminan kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dengan produk perundang-undangan turunan.

Kesembilan:

Organisasi kemasyarakatan Suku Dayak dan Tokoh Dayak se Kalimantan, mendukung tindakan tegas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menumpas tindakan radikalisme dan premanisme serta anti-Pancasila.

Petisi selanjutnya akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan harapan meski terjadi pergantian presiden, pemindahan Ibu Kota Negara tetap terlaksana dan tidak mengaburkan keinginan masyarakat Dayak sebagaimana isi dalam petisi tersebut.

David Oendoen, Ketua Umum Garda Borneo menyampaikan masyarakat Dayak sangat menyambut dengan baik atas perpindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan.

Tentu saja kata dia, ini merupakan sejarah besar, di mana ini berpindah bukan hanya cuma-cuma, namun melalui mekanisme dan perundang-undangan.

Dan ini satu anugerah, oleh sebab itu, masyarakat melalui ormas yang ada ingin terlibat dan dilibatkan dalam mengisi perjalanan perpindahan Ibu Kota Negara.

"Baik dari sosial, budaya, politik, ekonomi. Kita secara pribadi, ormas, kelembagaan atapun individu lain- ain harus maju bersama-sama sebagai anak bangsa dalam bingkai NKRI,''ujarnya.

Menurut Ducun Helduk Umar, Ketua DPP Peyang Sahawung Kalimantan Tengah, yang merupakan koordinator rombongan se-Kalimantan, sumber daya manusia dari masyarakat adat Dayak saat ini sudah siap untuk menyambut perpindahan Ibu Kota Negara.

''Kualiatas SDM kita sudah mumpuni, dan kami masyarakat Dayak siap mengisi Ibu Kota Negara dengan segala dan berbagai jabatan yang ada," tegasnya.

"Kami siap mengawal proses pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan,''ujarnya.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Dukung IKN Nusantara, Ormas Dayak se-Kalimantan Bikin Petisi: "Libatkan Masyarakat Adat",