Mahasiswa Kukar Apresiasi Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, Ingatkan Soal Partisipasi SDM Lokal

Artinya masyarakat Kaltim berhak menuntut keberlangsungan pembangunan IKN di Kaltim kepada pemerintah pusat atau pemerintah yg baru apabila lalai atau tidak melanjutkan pembangunan IKN, pasca Presiden Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden pada tahun 2024.

"Kami menyarankan kepada pemerintah Jokowi, agar postur IKN yang baru betul-betul menghadirkan smart city dengan mengedepankan ekologi lingkungan yang sehat dan hijau, meminimalisir kerusakan daya dukung lingkungan wilayah IKN,"ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menuntut agar pemerintah segera membuat atau mengeluarkan nomenklatur turunan atau peraturan pelaksanaan dari UU No.3 /Th 2022 ttg IKN.

Dimana dalam ketentuan peraturan pelaksanaannya selain mengatur teknis keberadaan Badan Otorita IKN, juga ada pasal dalam nomenklatur tersebut yang memberi jaminan atau ruang bagi keterlibatan peran pemuda dan masyarakat lokal atau adat di Kaltim untuk membangun IKN.

"Kalau mencermati perhatian Presiden Jokowi tentang IKN, misalnya dengan memanggil tokoh adat Kalimantan, dan Sultan-sultan di Kaltim di Istana Presiden beberapa waktu lalu, ini menunjukkan bahwa Presiden ingin mendengar atau menyerap langsung harapan atau aspirasi apa yang disampaikan tokoh masyarakat adat Kalimantan terkait pembangunan IKN di Wilayah Kaltim," ungkapnya.

"Ini yang menjadi konsen HMI Kukar, agar masyarakat adat, pemuda dan mahasiwa Kaltim tidak mendapat tempat dalam proses pembangunan IKN, sehingga tersisihkan di daerahnya sendiri," tambahnya. (*)