Aksi KKB Papua Kian Mengkhawatirkan, Korban Tewas Terus Terulang, Masihkah Dialog Ampuh Redam Teror?

Jadi, bereaksi atas teror KKB Papua dengan serangan balasan bukanlah hal yang positif dan akan cenderung memperkuat propaganda mereka.

"Yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana supaya dialog dapat kembali terbangun dan kebuntuan politik bisa diakhiri. Tanpa itu, kekerasan dan teror akan selalu terjadi. Apalagi jika kita kemudian kembali melakukan pendekatan keras," katanya kepada Kompas.com, melalui pesan WhatsApp, Senin (7/3/2022) malam.

Kata Fahmi, penyelesaian masalah Papua bukan soal mengatasi KKB saja.

Baca juga: Kelemahan KKB Papua Dibongkar! Pengamat Ungkap Kenapa KKB Pilih Serang 8 Pekerja dan Bukan Aparat

Jadi kurang tepat juga jika pemerintah dianggap melakukan pembiaran.

Penyelesaian masalah Papua juga bukanlah lomba lari jarak pendek.

Ini adalah marathon.

"Selama bertahun-tahun, kita cenderung melakukan pendekatan keras untuk menyelesaikan masalah. Namun fakta menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah. Dampaknya, problem utama di Papua adalah trust," ungkapnya.

"Kepercayaan publik pada itikad baik pemerintah sangat rendah. Warga cenderung curiga dan pesimis pada langkah-langkah yang diambil dalam upaya penyelesaian masalah Papua," lanjutnya.

Menurut Fahmi, masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, mengutamakan dialog dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras dan militeristik.

Baca juga: KKB Papua Kian Brutal, Usai Tewaskan 8 Pekerja, Serang Prajurit TNI yang Sedang Perbaiki Saluran Air

Kata Fahmi, penyelesaian masalah Papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggung jawab TNI-Polri semata, melainkan pemerintah secara keseluruhan, karena kebijakan baru adalah merangkul, bukan memukul.

"Memulai hal baru setelah kegagalan pendekatan sebelumnya memang bukan hal mudah. Tapi lebih baik mencoba ketimbang melanggengkan kekerasan di Papua," ujarnya.

Sebenarnya, kata Fahmi, bukan berarti kita berharap pemerintah tidak lagi melibatkan TNI-Polri dalam penyelesaian masalah Papua.

Namun, sambungnya, yang kita harapkan adalah distribusi peran yang relevan.

TNI-Polri juga masih bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian itu dengan memperkuat 'soft power' melalui penguatan kapasitas pembinaan teritorial, pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.

"Bentuknya adalah operasi-operasi teritorial dan penegakan hukum yang bersifat dukungan dan selaras dengan agenda-agenda lintas sektor termasuk melakukan komunikasi sosial melalui produksi dan penyebarluasan propaganda positif," ujarnya.