Bambang Susantono Resmi Dilantik jadi Kepala Badan Otorita IKN, Ini Harapan Pemkab PPU

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Posisi itu dijabat oleh Bambang Susantono.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam memberikan sambutan baik.

Hal itu karena menurut Hamdam, figur Bambang Susantono memiliki latar pendidikan formal yang sesuai dengan kepemimpinan yang akan dijalani.

Sehingga, kata dia, dapat diterima oleh masyarakat Kalimantan Timur.

Baca juga: Titik Lokasi Rencana Kemah Presiden Jokowi di IKN Nusantara, Daerah Endemis Malaria

Baca juga: Demi Jokowi Kemah di IKN Nusantara, Listrik, Air PDAM, hingga Akses Jalan Disiapkan

Baca juga: Efek Ibu Kota Negara di Sepaku, Ada Usul Kecamatan Baru Bernama Penajam Nusantara

"Figur Bambang saya yakin bisa diterima oleh masyarakat Kaltim," ungkapnya Kamis (10/3/2022).

Kiprah Bambang Susantono juga diakui Hamdam cukup mumpuni.

Karena pernah menjadi bagian dari lembaga keuangan, yakni di Asian Development Bank.

Sehingga, ujar dia, diyakini dapat merumuskan beberapa kebijakan yang sesuai dalam kepemimpinannya nanti.

Baca juga: Pindah Ibu Kota Negara ke Kaltim, Adat Dayak Paser Ingin BLK Dibangun untuk Warga Lokal

"Kami sangat menyambut baiklah, terhadap keputusan memilih kepala badan otorita ini," sambungnya.

Hamdam melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya tentu akan berkoordinasi dengan Badan Otorita.

Sebab mereka tentu memerlukan informasi yang lengkap terkait dengan Penajam Paser Utara, khususnya Kecamatan Sepaku sebagai lokasi Ibu Kota Negara.

"Kita tentu akan secepatnya berkoordinasi, mereka kan perlu informasi lengkap, agar tidak keliru mengambil keputusan," tambahnya.

Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim Terapkan Smart City, Berikut Agenda Pelatihan SDM Bidang Siber

Lebih lanjut Hamdam berharap, Badan Otorita yang telah terbentuk ini dapat bersinergi dengan lembaga masyarakat Penajam Paser Utara.

Selain itu juga struktur yang nantinya terbentuk dibawah badan otorita, diharapkan dapat melibatkan tokoh lokal.

Tujuannya agar memudahkan koordinasi masyarakat, dengan pemerintah otorita.