Hasil Tinjauan DPR RI soal Pembangunan IKN Nusantara, Lakukan Pendekatan Humanis

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menteri LHK telah menerbitkan Keputusan Menteri LHK nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

RENOPS Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 yang diantaranya akan menjadi instrumen pembangunan wilayah IKN Nusantara.

Dalam upaya pendalaman dan tindaklanjutnya, kegiatan overview lapangan di lokasi IKN dipandang perlu dilakukan dengan memperhatikan catatan-catatan penting dari Menkopolhukam, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, serta pandangan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA), Dekan Fakultas Se-Indonesia.

Adapun catatan penting dari G. Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI antara lain adalah mendengarkan masukan-masukan masyarakat mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN ini.

Baca juga: NEWS VIDEO KPK Bentuk Satgas untuk Kawal Pembangunan IKN Nusantara

Baca juga: Jadi Kabupaten Penyangga IKN Nusantara, Bupati Kutai Barat Minta Seluruh Perangkat Daerah Berinovasi

Baca juga: Bambang Susantono ke KPK, Berharap Tata Kelola IKN Nusantara Terbebas dari Praktik KKN

"Kami berharap sesuai tugas dan fungsi kami DPR RI, sebisa mungkin kami akan terus mengawal pembangunan IKN Nusantara ini," jelasnya.

"Kita perhatikan apa-apa saja yang perlu diperbaiki, mungkin perlu dilengkapi. Kami tentunya juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat mengenai apa saja yang perlu diperhatikan," tambahnya.

Terkait pembebasan lahan masyarakat di sekitar kawasan pembangunan IKN, Budi menyampaikan telah menerima beberapa unsur elemen masyarakat yang tinggal di kawasan wilayah pembangunan IKN ini.

"Kemarin kami juga sudah berbicara juga dengan teman-teman di KLHK, tentunya kami mengimbau pendekatan yang humanis," pungkasnya.

Baca juga: IKN Nusantara Pilih di Kalimantan Timur, Masyarakatnya Terbuka, Heterogen dan Multikultur

Ke depan, pemerintah akan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ini.

"Bahwa jika memang ada yang tinggal sudah cukup lama ini yang perlu kita perhatikan dengan baik dan penyelesaiannya tentunya harus yang terbaik," tandasnya.

Budi mengaku belum mendapatkan informasi tepatnya berapa warga yang akan terdampak dalam pembangunan IKN ini.

Kendati demikian, tetap akan dilakukan pendekatan-pendekatan sehingga tidak ada yang tercederai dalam pembangunan IKN ini, khususnya di wilayah Sepaku dan Mentawir. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.