Kemenkeu akan Kucurkan Rp 46 T ke PUPR untuk IKN, Apa Saja yang Akan Dibangun Duluan di Kaltim?

TRIBUNKALTIM.CO - Anggaran Rp 46 triliun untuk pembangunan di Ibu Kota Negara ( IKN ) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ( Kaltim ) akan segera dikucurkan Kementerian Keuangan. 

Anggaran Rp 46 T tersebut diajukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) ke Kemenkeu untuk pembangunan di IKN Nusantara, Kaltim. 

Saat ini, pengajuan anggaran Rp 46 T dari Kementerian PUPR tengah dibahas di Kemenkeu.

Namun, Kemenkeu disebut sudah akan segera mengucurkan dana sebesar Rp 46 T tersebut.

Lalu apa saja yang akan dibangun lebih dulu dengan anggaran Rp 46 T tersebut di IKN Nusantara, Kaltim?

Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan di IKN, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pengajuan kebutuhan anggaran tersebut masih dalam proses dan sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan. 

Baca juga: Kata Sejumlah Warga yang Lahannya Dipasang Patok IKN, Kalau Hanya Diberi Rumah, Mau Makan Apa?

"Kami juga menghitung ada ajjustment (penyesuaian) kita lakukan sejak awal. Sudah dilakukan.

Alhamdulillah teman-teman di Kementerian Keuangan sangat support (akan dikucurkan anggarannya)," kata Zainal di Bogor, Rabu (23/3/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Bangun IKN, Kemenkeu Bakal Kucurkan Rp 46 Triliun ke PUPR.

Namun sebenarnya, menurut Kementerian PUPR, pihaknya sudah memulai pembangunan infrastruktur penunjang ke kawasan IKN, seperti jalan dan pasokan air. 

"Tidak mungkin kami mau membangun tidak ada jalan logistiknya. Sehingga yang real kebutuhan logistiknya kami penuhi dulu.

Kemudian air juga disediakan, tidak mungkin kan membangun kota tidak ada air," tuturnya. 

Infrastruktur dasar sudah mulai dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, contoh dari infrastruktur sumber daya air (SDA) yang sedang dalam konstruksi adalah Bendungan Sepaku Semoi.

Tak hanya bendungan, infrastruktur SDA lainnya juga dikerjakan sebagai penunjang ketersediaan air bersih di IKN Nusantara.

Baca juga: Warga Keluhkan Akses Jalan Menuju IKN Rusak Parah, Kendaraan Susah Tembus dan Rawan Terguling

Menurut Zainal, bila tidak ada fasilitas air dan jalan, maka pembangunan IKN Nusantara tidak akan berjalan.

Sementara bidang perumahan, akan dibangun belakangan karena sudah banyak teknologi yang dapat mempercepat konstruksinya.

"Kalau bangun perumahan itu 2,5 bulan bisa selesai, itu cepat. Sekarang sudah banyak teknoologi," sambung Zainal.

Terkait anggaran pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 46 triliun, Kementerian PUPR saat ini sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita sudah melakukan pembahasan dengan teman teman Kemenkeu, sedang berproses," tambahnya lagi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga menghitung sejak awal apabila dilakukan adjustment (penyesuaian) dan telah didukung oleh Kemenkeu.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana sebesar Rp 46 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara kepada Menkeu Sri Mulyani pada periode 2022-2024.

Baca juga: Kekhawatiran Softbank hingga Mundur dari IKN dan Alihkan Investasi ke Sumbar, Kata Kepala Otorita

Dana yang diminta Kementerian PUPR nantinya akan diperuntukan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti kantor presiden dan wakilnya, gedung parlemen baru, hingga infrastruktur dasar seperti jalan.

"(tahun) 2022 sampai 2024 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yaitu kantor presiden, kantor wakil presiden, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar Rp 46 sekian triliun," terang Basuki, Rabu (26/1/2022).

Pemetaan Potensi Rawan Bencana di Sekitar IKN

Pemetaan potensi bencana di Ibu Kota Negara (IKN), tepatnya sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), masih dalam batas aman.

Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kaltim, Yudha Pranoto seperti dikutip dari TribunKaltim.co ,ketika ditanya terkait peta sebaran daerah rawan bencana di sekitar IKN.

Dari yang didapati pihaknya, persoalan banjir misalnya, di sekitar IKN masih dalam batas aman.

Pasalnya perhitungan yang dilakukan bukan hanya dari pihaknya, namun pemerintah pusat yang mendatangkan beberapa ahli mitigasi bencana termasuk BNPB serta pihak terkait lain agar perhitungannya lebih matang.

"Daerah IKN sudah mengalami proses yang begitu detail," ucapnya, Rabu (23/3/2022).

"Jadi kalau soal banjir, sementara ini di daerah IKN masih dalam batas-batas aman," imbuhnya.

Menyinggung apakah potensi bencana lain seperti longsor, Yudha Pranoto menyebut bisa saja terjadi ketika ada seseorang melakukan pengerukan lahan tanpa perhitungan tepat.

"Longsor ya kalau tidak terdeteksi, orang sembarangan ngeruk-ngeruk lahan di sana, bakal bisa juga terjadi," tuturnya.

Tentu dia meminta dukungan masyarakat agar ikut menjaga lingkungan.

"Kita juga butuh kepedulian (dukungan) masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Penganggaran Dana untuk IKN Nusantara Belum Teraudit, BPK RI Beri Penjelasan

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel