Ibu Kota Negara

Penganggaran Dana untuk IKN Nusantara Belum Teraudit, BPK RI Beri Penjelasan

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI diketahui belum melakukan audit terhadap penganggaran proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Agung Firman Sampurna. TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI diketahui belum melakukan audit terhadap penganggaran proyek Ibu Kota Negara  atau IKN Nusantara.

Demikian lantaran, dari sudut pandang BPK RI, agenda penganggaran terhadap IKN Nusantara masih dalam tahap proses.

Dijelaskan Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, dalam melaksanakan audit, pihaknya menerapkan metode post audit. Artinya, audit baru dilakukan setelah agenda selesai diselenggarakan.

"Sementara untuk saat ini pun kami masih melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun 2021. Mungkin pada 2021 belum ada persiapan secara khusus menganggarkan itu (IKN)," sebut Agung.

Di samping itu audit laporan keuangan di tahun 2021 pun, lanjut Agung, juga masih dalam proses.

Baca juga: Tunggu Surat Presiden Jokowi, Komisi II DPR RI Kawal Proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan

Baca juga: Softbank Mundur dari Proyek IKN Nusantara, Kini Abu Dhabi dan China Disebut Bakal Investasi

Baca juga: Akhirnya Softbank Ungkap Alasannya Mundur dari Proyek IKN, Terungkap Rencana Lain, Bukan di Kaltim

Ia berpendapat, anggaran untuk IKN Nusantara disinyalir baru akan diinput dalam laporan keuangan pemerintah di tahun 2022 ini. Sehingga untuk audit baru digelar tahun 2023 mendatang.

Hal tersebut juga mengingat Undang-undang IKN yang baru diteken belum lama ini oleh Ketua DPR RI. Jadi setelah diputus, maka pengeluarannya mengacu dasar hukumnya tersebut.

Begitupun Undang-undang IKN nantinya juga menjadi dasar hukum bagi BPK RI dalam melakukan audit laporan keuangan. Tidak hanya itu, audit itu akan diuji sampai pada tingkat perencanaannya.

"Mungkin baru dilaporkan oleh pemerintah pada tahun 2022, yang akan diaudit pada tahun 2023. Kalau (penganggaran IKN) menjadi bagian dalam laporan keuangan, maka kita akan lakukan audit di dalamnya," jelasnya.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved