Prof Ryaas Ragu Perampok ke IKN Nusantara untuk Bidik ASN jadi Korban: Tak Banyak Orang Kaya Disana

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, nantinya akan diikuti kepindahan para pegawai negeri pemerintahan pusat. 

Tentu saja, pindah tempat kerja para Aparatur Sipil Negara ( ASN) akan mendapatkan hal yang positif bekerja di ibu kota baru, yang bernama Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. 

Hal itu dijelaskan oleh Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof M Ryaas Rasyid pada Rabu (23/3/2022). 

Dia menyatakan, kehidupan ASN di sana akan lebih tenang dan kecil kemungkinan menjadi korban kriminal dari kawanan penjahat.

Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim, Jokowi Sebut Alam Indonesia jadi Modal Kembangkan Energi Hijau 

Baca juga: Ekonomi Karbon dan Proses Low Carbon dalam IKN Nusantara di Kalimantan Timur

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Jakarta Berpeluang jadi Pusat Ekonomi Bisnis Nasional dan Global

Dia meragukan, para pencuri maupun perampok mau ke IKN Nusantara untuk membidik ASN menjadi korban.

“Pegawai pasti kurang uangnya, tidak banyak orang kaya nanti di sana, sehingga (aksi) kriminal akan tetap di Jakarta,” ucapnya.

“Jadi, tidak ada yang berubahlah secara signiikan, itu yang harus ditaruh di benak kita supaya kita tidak terlalu membayangkan perubahan yang drastis,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meneken UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 15 Februari 2022 lalu.

Baca juga: IKN Nusantara Pilih di Kalimantan Timur, Masyarakatnya Terbuka, Heterogen dan Multikultur

Artinya Ibu Kota Negara di Indonesia dipindah, tidak lagi di Provinsi DKI Jakarta tapi di Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Ryaas, keputusan pemerintah pusat itu akan berimplikasi pada usia ASN yang lebih panjang.

Dia menganggap, ASN tidak akan mengalami stres seperti halnya Jakarta yang kental dengan nuansa kemacetan dan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah.

Pasalnya, lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih sangat sepi karena berawal dari hutan.

Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim Terapkan Smart City, Berikut Agenda Pelatihan SDM Bidang Siber

Di sisi lain, jumlah penduduk di sana juga masih sangat sedikit dibanding Provinsi Jakarta yang mencapai 10,6 juta orang.

“Di sana tuh pusat pemerintahan, biar tenang gitu loh. Sepi, tenang bisa konsentrasi pikiran, tidak macet di jalan dan umur panjang di sana. Orang-orang pemerintahan tidak akan terganggu demonstrasi karena penduduknya sedikit,” kata Prof Ryaas, Selasa (22/3/2022).

Hal itu dikatakan Prof Ryaas saat diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) yang digelar DPD Golkar DKI Jakarta, di Menteng, Jakarta Pusat.

Acara yang digelar dengan melibatkan Warta Kota (Tribunnetwork/Kompas Gramedia) ini dihadiri sejumlah narasumber lainnya, yaitu Guru Besar IPDN Prof Sadu Wasistiono, Ketua Komisi II Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Baca juga: Emak-emak Kebayoran Siap Diajak ke IKN Nusantara: Hidup di Jakarta Semakin Susah

Adapun Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menjadi keytone speaker.

Paparan mereka kemudian ditanggapi oleh peserta lainnya, mulai dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiyono, Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik Zoelkifli dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DKI Jakarta Andriyansyah. 

Jumlah yang Pindah tak Sedikit

Keberadaan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara nanti di Kalimantan Timur diperkirakan sudah menjadi kota baru di 2024 nanti.

Pasalnya, jumlah ASN yang dijadwalkan pindah di IKN Nusantara 2024 nanti jumlahnya tak sedikit.

Dilansir dari Kompas.com, sebanyak 60.000 aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI) dan Polri akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara pada 2024.

Jumlah tersebut merupakan tahap pertama yang sudah dibicarakan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

"Tahap pertama itu 60.000 ASN, TNI-Polri sudah dibicarakan dalam rapat Kemenpan RB dan Bappenas," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, Jumat (18/3/2022).

Dia menambahkan, ada lima klaster pemindahan kementerian/lembaga ke IKN Nusantara.

Pemindahan lima klaster instansi tersebut akan dilakukan secara bertahap selama periode 2024-2034.

"Tahapan pemindahan ASN dan kementerian/lembaga dilakukan secara bertahap 2024-2034.

Dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastruktur IKN," ujar Tjahjo.

"Kemudian, pemilihan kementerian/lembaga yang pindah mempertimbangkan tata urutan tentang kelembagaan pemerintah yakni berdasarkan UUD 1945, UU Kementerian Negara, Perpres Organisasi Kementerian Negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," lanjut dia.

Tjahjo menjelaskan, pada klaster pertama ada delapan kelompok kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN, rinciannya yakni:

A. Klaster 1

- Presiden dan para pejabat negara.

- Lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK).

- Kementerian Koordinator (Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian).

- Kementerian 'triumvirat' (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan) sebagai Plt Kepresidenan jika presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas khusus secara bersamaan (berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 3 UUD 1945).

- Kementerian/lembaga yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung (Kemensetneg, Setkab, KSP, Wantimpres).

- Kementerian yang mendukung proses perencanaan dan penganggaran pembangunan (KemenPPN/Bappenas,

- Kemenkeu, Kemenpan RB, BPKP).

- Kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN baru (KemenPU/PR, Kementerian ATR/BPN, Kemenkominfo, BSSN).

- Aparat penegak hukum (APH) dan TNI (Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN, Kejagung, Kemenkumham, KPK).

B. Klaster 2

- Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar esensial (Kemenkes, Kemendikbud-Ristek).

- Kementerian yang mendukung pengembangan wilayah IKN (Kemenhub, KLHK, Kemen BUMN).

C. Klaster 3

- Kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanab dasar dan penguatan SDM (Kemenag, Kemensos, Kemendes PDTT, Kemenpora, KemenPPPA).

- Kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi, industri dan pengelolaan SDA (Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenaker, Kementan, Kemen ESDM, KKP, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenrinves/BKPM).

D. Klaster 4

- Terdiri dari lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). E. Klaster 5 Terdiri dari lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan lembaga non struktural (LNS).

Tjahjo menambahkan, tahapan pemindahan maupun pengelompokan klaster telah disiapkan Kemenpan RB dan Bappenas.

"Namun, perubahan klaster juga tergantung Bappenas dan selesainya infrastruktur perumahan dan perkantoran misalnya," ujar Tjahjo.

"Walau masih lama untuk awal 2024, tetapi Kemenpan RB harus menyiapkan detailnya agar bisa mempersiapkan ASN yang smart dan profesional," lanjut dia. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ryaas Rasyid Yakin ASN Bakal Panjang Umur Bekerja di Kaltim, karena tak Ada Polusi