Pernyataan Bambang Susantono soal Urun Dana IKN Menuai Kritik, Ini Negara atau Lembaga Swasta?

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ( Kaltim ) masih terus jadi perhatian masyarakat luas.

Kini, pernyataan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN terkait dengan crowdfunding atau urun dana IKN menuai banyak kritik.

Setelah Bambang Susantono menyampaikan soal kemungkinan crowdfunding atau urun dana IKN ini, di media sosial langsung ramai dibahas warganet.

Dampak dari pernyataan Bambang Susantono, kesiapan Pemerintah terkait pendanaan IKN dipertanyakan.

Dari DPR RI, anggota Komisi II, Guspardi Gaus menilai pernyataan Bambang Susantono ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa Pemerintah belum siap untuk anggaran pembangunan IKN. 

Sementara itu, dari Partai Demokrat juga menyampaikan kritik menyoal urun dana atau crowdfunding IKN ini.

Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara ( IKN ) Sidik Pramono memastikan urun dana atau crowdfunding dalam pembangunan IKN Nusantara sifatnya alternatif.

Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan keseriusan Pemerintah membangun IKN di Kaltim. 

Baca juga: Rencana Urun Dana Libatkan Masyarakat Luas untuk Pembangunan IKN, Wagub Kaltim: Masih Belum Pasti

Senin, 28 Maret 2022, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan kematangan rencana pembangunan IKN.

"Ini negara atau lembaga swasta? Ini jadi pertanyaan besar bagi kami," kata Herzaky Mahendra Putra seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Kalau LSM meminta bantuan dari masyarakat sah-sah saja.

Tapi bagaimana ceritanya, pemerintah ingin membangun ibu kota baru, suatu proyek yang penting bagi bangsa dan negara, tapi ingin menyerahkan pada masyarakat?

Apakah ini tidak diperhitungkan?" ungkapnya.

Hal ini dinilainya menggambarkan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam proyek akbar ini.

Bagi Demokrat, ada 5 catatan terkait pembangunan IKN, salah satunya sumber keuangan.