Setelah Abu Dhabi, Kini China yang Bertekad Danai Pembangunan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur nyatanya tidak cuma menarik minat masyarakat Tanah Air.

Namun juga negara-negara yang ingin ikut terlibat dengan proses pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Termasuk China.

Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang menegaskan China bertekad sukseskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia di Kalimantan Timur.

Tapi sejauh ini, China masih menunggu rencana yang lebih spesifik terkait hal ini, mengutip Kompas.com.

"Terkait kerjasama kedua negara, China akan selalu aktif dan terbuka terhadap proyek apapun yang dapat membantu perkembangan dan pembangunan Indonesia," ujar Lu Kang dalam konferensi pers virtual Kamis (31/3/2022).

"Kami ingin IKN ini sukses, dan kami ingin menjadi bagian dari sukses tersebut," tambahnya.

Baca juga: Wamen LHK Dukung Kunker Mahyudin, Dengar Langsung Suara Masyarakat Kaltim dalam Pembangunan IKN

Baca juga: Wakil Ketua DPD RI Kunjungi IKN Nusantara, Mahyudin: Jangan Biarkan Jokowi Sendiri

Baca juga: NEWS VIDEO Wakil Ketua DPD RI Tinjau Titik Nol IKN Nusantara

China seperti menunjukkan minat investasinya di IKN.

Hanya saja, rincian yang lebih spesifik diperlukan untuk mengambil sikap lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemerintah sudah pasti bekerjasama dengan pihak dari Abu Dhabi terkait pembangunan IKN.

Tapi, Luhut mengaku jumlah investasi dari China belum bisa dipastikan.

Sejauh ini, investasi China untuk IKN masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Baca juga: Satgas Khusus KPK akan Kawal Pemindahan dan Pembangunan IKN Nusantara ke Kaltim

Urunan Dana Pembangunan IKN

Rencana untuk urunan dana membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim bukan menjadi prioritas untuk pembiayaan pembangunan.

Bahkan urun dana atau crowdfunding dalam pembangunan IKN Nusantara hanya sifatnya alternatif.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono

"Perlu kami sampaikan bahwa urun dana adalah alternatif yang boleh dan bisa dilakukan. Tapi, tidak berarti itu satu-satunya alternatif atau yang paling prioritas dalam hal pembiayaan/pendanaan IKN," ujar Sidik saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/3/2022).

Sidik menjelaskan, urun dana adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN.

Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi/sosial.

Urun dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri.

Menurut Sidik, alternatif urun dana ini adalah kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN.

"Pendanaan dari urun dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan," jelas Sidik.

"Intinya urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," lanjutnya.

Lebih lanjut Sidik menjelaskan, pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, pemerintah sedapat mungkin menekan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan memaksimalkan pendanaan yang dimungkinkan dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.

Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari pemanfaatan barang milik negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan, penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta/BUMN (antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi) dan creative financing, seperti crowdfunding, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dalam wawancara dengan Harian Kompas, Sabtu (19/3/2022), menyebut sumber dana pembangunan IKN bisa dari mana saja, termasuk crowdfunding.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah meminta proses pembangunan IKN Nusantara bisa fleksibel dan lincah untuk mendapatkan skema pendanaan.

Pasalnya, porsi pembangunan IKN dengan menggunaan pembiayaan APBN hanya berkisar 20 persen dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 466 triliun.

Baca juga: DPD Asal Dapil Kalimantan Kunjungi IKN Nusantara, Mahyudin: Masyarakat Lokal Harus Dapat Tempat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.