Pemindahan IKN Tunjang Pemerataan Ekonomi, Dewan Adat Dayak Minta Perhatian Khusus Warga Lokal

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dianggap dapat menunjang pemerataan ekonomi yang sebelumnya terpusat di Jawa.

Hal itu ditanggapi Ketua Dewan Adat Dayat PPU Helena Lin Legi saat dihubungi TribunKaltim.co Kamis (7/4/2022).

Helena mengatakan, sebagai masyarakat adat lokal yang mendiami Sepaku, tentunya menyambut baik, sebab sejalan dengan aspirasi mereka selama ini, yang kerap kali meminta pemerataan pembangunan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

"Selama ini selalu teriak pembangunan pemerataan, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan hadirnya IKN otomatis pembangunan akan berkeadilan," ungkapnya.

Helena mengemukakan, IKN ini akan berdampak positif terutama dari sisi pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana publik, baik pendidikan kesehatan dan kawasan niaga.

Baca juga: Ketua DPRD Tabalong ke Kaltim Bahas IKN

Baca juga: POPULER KALTIM: IKN Nusantara Rawan Banjir | Ngabuburit di Pantai Melawai Balikpapan

"Secara otomatis dengan adanya infrastruktur sarana dan prasarana publik dibangun baik pendidikan kesehatan, juga tentunya kawasan niaga tentu akan dibangun," tuturnya.

Selain itu, kedatangan banyak massa dari luar untuk tinggal di IKN, akan memberikan banyak dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat lokal.

"Masyarakat lokal sudah harus upgrade diri sejak saat ini, mengikuti perkembangan situasi yang ada," paparnya.

Disinggung mengenai sektor yang nantinya paling menunjang pemerataan ekonomi seiring pemindahan IKN, yakni bidang pertanian.

Petani lokal tentunya akan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang akan datang ke IKN.

"Faktor yang paling jadi penunjang yang signifikan, untuk ekonomi dengan adanya persiapan UKM dan petani lokal menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang akan datang ke IKN karena orang pasti butuh makan beras, ikan dan sayur, kearifan lokal sebagai lumbung padi yang besar di Kaltim," ujarnya.

Baca juga: Bangun IKN Nusantara, Pemerintah Diminta Petakan Tata Ruang Hutan Adat dan Tanah Tak Bersertifikat

Untuk itu, bidang pertanian dan perkebunan harus diberikan perhatian lebih dari pemerintah pusat, agar ke depan masyarakat PPU mampu bersaing dan tidak jadi penonton di daerahnya sendiri.

Tidak hanya itu, menurut Helena, pemindahan IKN ini yang paling diuntungkan tentunya masyarakat lokal itu sendiri.

Sebab banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan nantinya.

"Masukan tersendiri terkait wacana pemindahan, selain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana otomatis wajib mempersiapkan SDM masyarakat lokal yang ada, percuma ada sarana prasarana dan infrastrukur yang wah namun tak diikuti SDM yang memadai," katanya.

Baca juga: Mengenal PT Pembangunan Perumahan, BUMN yang Akan Turut Andil dalam Mega Proyek IKN Nusantara