Berita Internasional Terkini

Rusia Disudutkan dalam Tragedi Bucha, Eks Perwira AS Ungkap Kejanggalan: Bagian Propaganda Ukraina?

Negara Barat sontak mendukung tudingan pemerintah Ukraina yang menyebut pasukan Rusia membunuh warga sipil di Kota Bucha.

AFP/RONALDO SCHEMIDT
Presiden Volodymyr Zelensky (tengah) berjalan di kota Bucha, tepat di barat laut ibukota Ukraina Kyiv pada 4 April 2022. - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada 3 April 2022 bahwa kepemimpinan Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di Bucha, di luar Kyiv , di mana mayat ditemukan tergeletak di jalan setelah kota itu direbut kembali oleh tentara Ukraina. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) 

Seorang jaksa dapat memberikan bukti bahwa Putin atau pemimpin Rusia lainnya, melakukan kejahatan perang dengan secara langsung memerintahkan serangan ilegal atau mengetahui kejahatan sedang dilakukan namun tidak mencegahnya.

Para ahli menilai terlalu dini untuk menuduh insiden di Bucha merupakan komando otoritas tinggi Rusia.

Namun jika kekejaman serupa dilakukan di wilayah lain Ukraina, hal itu dapat menunjukkan kebijakan atau arahan dari pejabat tinggi.

Apakah mungkin terjadi trial in absentia?

Kepala Jaksa ICC, Karim Khan, mengatakan pada 28 Februari bahwa dia telah membuka penyelidikan kejahatan perang setelah invasi.

Meskipun Ukraina dan Rusia bukan anggota pengadilan, Ukraina telah menyetujui penyelidikan sejak 2013, termasuk untuk mengusut pencaplokan Krimea.

ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika jaksa dapat menunjukkan "alasan yang masuk akal" bahwa kejahatan perang telah dilakukan.

Namun baik Rusia maupun Ukraina bukanlah anggota ICC dan Moskow tidak mengakui pengadilan, sehingga hampir pasti menolak bekerja sama.

Semua persidangan akan ditunda sampai seorang terdakwa ditangkap, karena ICC tidak dapat mengadili seseorang "in absentia" atau tidak ditahan secara fisik.

ICC masih bisa menyelidiki dan mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Selain ICC, pengadilan terpisah dapat dibentuk seperti saat mengadili kejahatan perang di Balkan pada awal 1990-an dan genosida Rwanda 1994.

Tidak mungkin pengadilan akan mengadakan persidangan tanpa terdakwa dalam tahanan, karena persidangan "in absentia" tidak dianggap dalam hukum internasional, kata Rebecca Hamilton, seorang profesor hukum di American University.

Baca juga: Zelensky Tuding Rusia Lakukan Kejahatan Perang, Jerman Setujui Sanksi Baru, Rusia Tak Gentar

Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Pakar hukum mengatakan, dakwaan kejahatan perang mungkin datang hanya dalam tiga sampai enam bulan, tetapi menuntut sebuah kasus bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia membutuhkan waktu dua tahun untuk mendapatkan hukuman atas dakwaan pertamanya.

Pengadilan itu mendakwa kepala negara pertamanya, Presiden Yugoslavia saat itu Slobodan Milosevic, pada tahun 1999 dan menahannya pada tahun 2001.

Pengadilannya dimulai pada tahun 2002 dan sedang berlangsung ketika dia meninggal di Den Haag pada tahun 2006. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Eks Perwira Marinir AS Ungkap Sejumlah 'Kejanggalan' Tragedi Bucha: Propaganda untuk Sudutkan Rusia?

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved