Berita DPRD Kalimantan Timur

Aliansi Mahakam Geruduk Kantor DPRD Kaltim, Pusat Harus Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Membawa sejumlah tuntutan, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Aliansi Mahakam) mulai memadati ruas depan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono dan Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan saat menemui demonstran. Turut hadir Kapolsek Sungai Kunjang Kompol Made Anwara SH memantau unjuk rasa. 

TRIBUNKALTIM.CO - Membawa sejumlah tuntutan, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Aliansi Mahakam) mulai memadati ruas depan Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (6/4) sekitar pukul 15.30 Wita.

Siap menampung aspirasi demonstran, anggota DPRD Provinsi Kaltim Sapto Setyo Pramono hadir di tengah-tengah unjuk rasa tersebut.

Politikus Golkar ini pun menyambut positif, ia menilai aspirasi tersebut perlu didengar oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Ketua DPRD Tabalong ke Kaltim Bahas IKN

Adapun tuntutan yang disampaikan demonstran yaitu, menolak dan membatalkan kenaikan BBM dan PPN serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, wakil rayat Dapil Kota Samarinda ini memandang aksi unjuk rasa yang dilakukan sifatnya nasional karena banyak daerah lain menyuarakan hal yang sama.

"Saya selaku anggota DPRD Provinsi Kaltim menilai demo akibat kebijakan pusat tentu kami tampung, jikapun ada aspirasi tertulis kami akan sampaikan ke pusat," ungkap Sapto di sela-sela unjuk rasa.

Sapto yang juga menjabat ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim ini mengingatkan, dalam menyampaikan aspirasi tetap dengan cara dan kata-kata yang baik, menunjukkan mahasiswa adalah agent of change yang pintar dan cerdas.

Baca juga: Pemprov Perlu Siapkan SDM PPK, Pansus LKPj Rapat Bersama Empat Mitra Kerja

Menyikapi demo ini, hal yang menjadi sorotan Sapto yaitu apakah kebijakan tersebut relevan dijalankan atau perlu dilakukan suatu revisi dan pembenahan.

Dengan kondisi yang ada dan proses pembangunan luar biasa di era ini, ia mengingatkan agar pemerintah tetap harus memikirkan dana-dana cadangan.

Sebagai wakil rakyat ia juga berharap dan mengimbau pemerintah pusat agar agar lebih cermat dalam membuat kajian dan kebijakan.

"Harus dipikirkan dari hulu hingga hilir, dari risiko terkecil hingga terbesar. Jangan sampai mengganggu kamtibmas. Apalagi yang berhubungan dengan urusan perut, tidak bisa ditolerir. Ketika membuat kebijakan harus disosialisasikan lebih dahulu, dampaknya seperti apa. Inilah demokrasi, namun demokrasi yang juga tidak boleh kebablasan sifatnya harus terarah," tandasnya.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kaltim Dukung Penambahan Insentif Guru Mengaji

Selain Sapto, Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, Kapolsek Sungai Kunjang Kompol Made Anwara SH juga turut memantau hingga selesai berjalannya aksi unjuk rasa ratusan demonstran yang dikoordinatori oleh Naqib. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved