BEM SI Tuntut DPR Tolak Jabatan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO- Rencana aksi demonstrasi yang awalnya di Istana Negara beralih ke Gedung DPR RI .

Para mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) , Senin (11/4/2022).

Dalam aksi nanti, mereka akan mendesak dan menuntut DPR RI untuk tidak mengkhianati konstitusi negara, yakni tidak melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

DPR juga diminta untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

Berikut empat poin tuntutan yang akan disampaikan para mahasiswa ke DPRI RI, dikutip dari Instagram BEM SI @bem_si, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Terbaru! Live Streaming Demo Mahasiswa Hari ini 11 April 2022 di Jakarta dan Pengalihan Lalu Lintas

Baca juga: NEWS VIDEO Fakta Sebenarnya di Balik Video Ambulans Terhalang Demo Mahasiswa

Baca juga: Soal Pembubaran Demo Mahasiswa Unijaya Bontang, Rektor Bilher: Cuma Spanduk yang Dipukul

Tuntutan pertama yakni mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Sementara tuntutan yang ketiga adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

Dan yang keempat mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Alasan Lokasi Demo Bergeser

Lokasi aksi Demo 11 April dikabarkan bergeser dari Istana Negara, Jakarta Pusat ke kawasan Gedung DPR RI.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan alasan bergesernya lokasi demonstrasi.

Para mahasiswa, kata Luthfi, kini ingin menuntut anggota DPR untuk taat terhadap konstitusi.

Yakni menuntut agar anggota dewan tak mengamendemen UUD 1945 terkait dengan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau menunda pelaksanaan pemilu.

"Karena kami ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan."