Ibu Kota Negara

Skema Pengadaan Tanah IKN Nusantara di Kaltim, Bocorannya dan Penjelasan soal Hak Masyarakat Adat

Simak bocoran skema pengadaan tanah di IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ). Penjelasan soal hak masyarakat adat

Kompas.com/Zakarias Demon Daton
Patok batas wilayah batas kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) ibu kota negara (IKN) di Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Sabtu (19/3/2022). Simak bocoran skema pengadaan tanah di IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ). Penjelasan soal hak masyarakat adat 

TRIBUNKALTIM.CO - Simak bocoran skema pengadaan tanah di Ibu Kota Negara ( IKN ) di Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Diketahui, lokasi IKN yang diberi nama Nusantara ini masuk wilayah di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).

Lalu bagaimana dengan keberadaan masyarakat adat yang juga ada di lokasi IKN Nusantara ini?

Untuk pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara di Provinsi Kaltim, Kementerian ATR/BPN mempunyai dua fungsi utama, yakni pengadaan tanah dan penataan ruang.

Terkait dengan pengadaan tanah di IKN Nusantara ini, Pemerintah telah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN Nusantara.

Dalam keterangan pers, Senin 11 April 2022, Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Joko Subagyo mengatakan, "Perolehan tanah di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah." 

Menurutnya, pengadaan tanah IKN Nusantara dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ataupun secara langsung dengan mekanisme jual beli, hibah, tukar menukar, pelepasan secara sukarela, serta cara lain yang disepakati.

Bagaimana dengan hak masyarakat adat?

Baca juga: Kabar Kedubes Asing Pilih Berkantor di Balikpapan, KSP: Jika Infrastruktur Siap, harus di IKN

Joko Subagyo juga menyinggung terkait hak masyarakat adat di lokasi IKN ini. 

"Ini dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu atau hak komunal masyarakat adat," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Sementara itu, perihal skema pemanfaatan ruang diatur melalui Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN Nusantara yang saat ini dalam tahap finalisasi.

Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mengatakan, tahap penyusunan dan sinkronisasi sudah dilakukan sejak tahun 2020.

Rencana Tata Ruang KSN IKN Nusantara sudah disesuaikan dengan rencana induk yang tertuang dalam UU tersebut.

Pihaknya menyiapkan RTR KSN Ibu Kota Nusantara dengan skala 1:25.000, kemudian lebih detailnya kami juga menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN dengan skala 1:5.000.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved