Pembangunan IKN Usung Konsep Forest City, Warga Banjar Harapkan tak Rusak Kondisi Hutan Kalimantan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Rencana penerapan konsep forest city pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), disambut baik Bubuhan Banjar di PPU.

Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBB-KT) PPU, Syarifuddin HR mengatakan, konsep tersebut sangat cocok untuk diterapkan di Kalimantan yang memiliki hutan tropis.

"Kalau memang itu konsepnya untuk pembangunan IKN nantinya, Alhamdulillah kami suku Banjar sebagai suku asli Kalimantan ini sangat menyambut baik dengan adanya konsep seperti itu," ungkapnya kepada TribunKaltim.Co Jumat (15/4/2022).

Terlepas dari itu, menurut Syarifuddin HR, harusnya penerapan konsep forest city seiring dengan upaya pemerintah untuk mereboisasi kembali tanaman-tanaman kayu khas Kalimantan yang hingga saat ini sudah langka.

"Kami pun meminta nanti kepada yang berwenang di sana kalau memang konsep ini terjadi kami juga ingin kayu-kayu khas Kalimantan ditanam kembali karena sampai hari ini sudah langka, seperti kayu ulin, kayu meranti merah, kayu bangkirai, bungor, markabang, itu sudah langka semua," tuturnya.

Baca juga: ASN Bakal Berkantor di IKN Nusantara dengan Konsep Sharing & Cara Kerja yang Informal dan Interaktif

Baca juga: FKPB Sambut Baik Pembangunan IKN Nusantara, H Soegito: Ekonomi Masyarakat Kaltim akan Meningkat

Konsep kota hutan ini, menurutnya, merupakan harapan besar suku Banjar sebagai suku asli Kalimantan.

Syarifuddin mengungkap, hal itu karena Kalimantan merupakan paru-paru dunia sehingga kualitas hutannya harus dipertahankan dan jangan sampai pemindahan IKN malah memusnahkan semua yang ada di hutan tersebut.

"Mudah-mudahan dengan konsep kota hutan seperti ini green city ini bisa terealisasi, Karena kita Kalimantan ini adalah paru-paru dunia, hutan tropis yang masih harus dipertahankan jangan sampai dengan IKN ini musnah semua," paparnya.

Kemudian, kondisi daerah yang berada di sekitar IKN, seperti di daerah Samboja dan Sepaku sendiri diketahui terdapat banyak bekas tambang, Syarifuddin mengatakan, lubang-lubang bekas tambang itu nantinya harus ditindaklanjuti agar kondisi tanahnya bisa kembali subur.

"Terkait kota hutan, ada banyak bekas tambang, seperti di Samboja dan di Sepaku sendiri, harusnya itu direklamasi, harus dipikirkan semua, bekas tambang ini memang harus direklamasi. Ini kan belum tentu juga bisa subur, ini makan waktu berapa tahun lagi baru bisa subur kembali tanahnya," katanya.

Baca juga: Rincian Hunian di IKN, Rumah Tapak untuk Pejabat, Rusun bagi ASN TNI Polri, Beda Rusun di Jakarta

Selain itu, konsep kota hutan juga digadang-gadang bisa berdampak positif terhadap daerah lainnya, terutama daerah yang menjadi penyangga, seperti Kabupaten PPU sendiri dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

"Untuk daerah penyangga utamanya untuk PPU dan Kukar, kalau memang itu terjadi forest city konsepnya IKN dalam hal ini Bappenas dan Badan Otorita memikirkan bagaimana dengan kabupaten penyangga jika ini diterapkan," tuturnya.

Lebih jauh Syarifudin mengungkapkan, pembangunan kota IKN yang berkonsep itu jangan sampai timpang dengan pembangunan daerah penyangganya, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus agar bisa mengimbangi pembangunan yang ada.

"Sangat berharap kepada pemerintah pusat, artinya sebagai daerah mitra ibu kota agar mendapat perlakuan khusus agar bisa mengimbangi pembangunan IKN itu, jangan sampai nanti terjadi jomplang, di sana lagi asyik membangun, kita di sini terkapar dengan APBD yang hanya Rp 1,1 triliun, dengan Rp 1,1 triliun itu kita bisa membangun apa? Paling tidak, kita meminta perlakuan khusus, khususnya kita ini daerah mitra IKN, yaitu PPU dan Kukar," ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.