Ibu Kota Negara
Alokasi Belanja 2023, Menteri Suharso Monoarfa Sebut Ada untuk Proyek IKN Nusantara
Soal alokasi anggaran untuk belanja prioritas tahun 2023, disebutkan satu di antaranya ada untuk porsi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Soal alokasi anggaran untuk belanja prioritas tahun 2023, disebutkan satu di antaranya ada untuk porsi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan, untuk pembangunan IKN Nusantara pada 2023.
Disiapkan anggaran yang difokuskan kepada pembangunan jalan, terutama jalan utama serta jalan tol. Termasuk jalan logistik.
Kata dia, infrastruktur dasar pemukiman air minum, pengolahan limbah dan sampah, penyiapan lahan, pembangunan gedung pemerintahan dan penyediaan perumahan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur pertahanan dan keamanan.
Baca juga: Rp 30 Triliun untuk IKN Nusantara, Ini Beberapa Sektor yang akan Dibangun Duluan
Baca juga: Mengenal Bendungan Sepaku Semoi yang Bakal Jadi Penopang Kebutuhan Air Baku di IKN Nusantara
Baca juga: Muhaimin Iskandar Sampaikan 2 Tujuan Gelar Nuzulul Quran Mengaji di Titik Nol IKN Nusantara
"Konservasi dan restorasi hutan, penunjang kegiatan masyarakat, dan fasilitas masyarakat dan aset lingkungan," ujarnya.
Suharso Monoarfa telah menyediakan alokasi anggaran untuk belanja prioritas kementerian/lembaga hingga 2023.
Salah satunya terdapat belanja untuk proyek Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Mendukung tahapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Negara, dan dukungan terhadap pelaksanaan project-project utama.
Alokasi pendanaan prioritas nasional tetap diupayakan tetap proposional dengan memperhatikan proyek pembangunan.
Penyusunan belanja kementerian/lembaga (K/L) 2023, cenderung atau dioptimalkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas.
Baca juga: Jaringan 5G Telkomsel di IKN Nusantara, Terintegrasi dengan Konsep Smart City
"Sehingga tidak ada proyek-proyek yang terlantar 2024," kata dia secara daring dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Kamis (21/4/2022).
Di dalam data yang dipaparkan Suharso, terdapat 7 prioritas nasional belanja yang dialokasikan pada 2023.
Prioritas pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
Prioritas kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Prioritas ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Keempat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Kelima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Berikutnya prioritas keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
Baca juga: Kelurahan Kampung Baru Jadi Pilot Project Kampung Iklim di PPU
Terakhir, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.
"Untuk masing-masing prioritas nasional, alokasi itu adalah prioritas nasional Rp 28,7 triliun, prioritas nasional kedua Rp 39,2 triliun.

"Prioritas nasional ketiga dengan penekanan bantuan sosial, pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi senilai Rp 223,8 triliun," sebutnya.
Prioritas nasional keempat Rp 5,6 triliun, prioritas nasional kelima penekanan pada infrastruktur, konektivitas, dan sumber daya air Rp 97 triliun, prioritas nasional keenam Rp 11 triliun.
Baca juga: Webinar Nasional HUT Ke-19 Tribun Kaltim, Telkomsel Siapkan Roadmap Sambut IKN, Pastikan Keamanannya
"Prioritas nasional ketujuh dengan penekanan pemilu sebesar Rp 62 triliun," lanjut dia.
Suharso bilang, alokasi prioritas nasional tersebut hanya bersifat sementara, belum mencakup belanja kementerian/lembaga.
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Sediakan Alokasi Belanja 2023 Mulai dari Pemilu hingga IKN Disediakan."