Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Mulai Dibangun Tahun Depan, Gunakan Dana APBN Rp 30 T

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) Ibu Kota Negara ( IKN ) bakal dimulai tahun depan.

Untuk pembangunan KIPP IKN di Kaltim tahun 2023 nanti akan menggunakan dana APBN senilai Rp 30 triliun. 

Pembangunan KIPP IKN di Kaltim tersebut merupakan tahap pertama.

Diketahui untuk lokasi KIPP IKN di Kaltim ini berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ).

Sedangkan keseluruhan lokasi KIPP IKN Nusantara di Kaltim ini berada di dua kabupaten yakni PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar ). 

Terkait dengan pembangunan KIPP IKN tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara fokus pembangunan KIPP tahap pertama akan terdiri dari pembangunan infrastruktur dasar.

Termasuk di dalamnya adalah perumahan, air minum atau air bersih, dan sanitasi, konektivitas berupa jalan akses, jalan tol, dan jalan KIPP, serta gedung pemerintah seperti istana dan kantor.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 di Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Jadikan IKN sebagai Smart City, Menkominfo Bangun Infrastruktur Jaringan 5G & Beyond dan Pusat Data

Selanjutnya, setelah pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan simpul konektivitas. 

"Pembangunan simpul konektivitas untuk bus, pelabuhan, dan bandara, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sarana pertahanan dan keamanan, kegiatan operasional dan koordinasi persiapan dan pembangunan IKN, serta dukungan energi, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi," katanya.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv, untuk pembangunan KIPP IKN tahap pertama tersebut akan menggunakan dana APBN sekitar Rp27 triliun -Rp30 triliun.

"Tentu APBN akan ikut dalam pembiayaan IKN, tetapi pembiayaan kreatif akan kami buat," tambahnya.

Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari APBN. Pemerintah juga menciptakan pembiayaan pembangunan IKN, lewat skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Suahasil menjelaskan, ada 5 nilai strategis pembangunan IKN.

Yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan, lantaran porsi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58 persen berada di pulau Jawa.