Hasil Survei: Pemerintah Lebih Fokus Bangun IKN daripada Ekonomi dan Tidak Mampu Kendalikan Harga

TRIBUNKALTIM.CO - Simak hasil survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan responden menilai Pemerintah lebih fokus bangun Ibu Kota Negara ( IKN ) daripada ekonomi rakyat dan tidak mampu kendalikan harga

Sinyal inilah yang diterima masyarakat berdasarkan Survei Litbang Kompas yang baru saja dirilis.

Dibandingkan dengan ekonomi masyarakat, menurut responden, Pemerintah lebih fokus membangun IKN di Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Responden juga menilai Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadhan 1443 H

Dari hasil Survei Litbang Kompas, ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru atau IKN Nusantara di Kaltim. 

Simak hasil survei Litbang Kompas terbaru tentang IKN, ekonomi masyarakat, dan juga isu politik seperti wacana Presiden tiga periode. 

Baca juga: Sidang Perdana Gugatan UU IKN, Hakim MK Menilai Legal Standing Busyro Muqoddas dkk Belum Kuat

Berbanding 47,1 persen responden yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Menurut Arita, tak dapat dimungkiri jika pemerintah menggebu-gebu menyiapkan pembangunan IKN.

Hal itu terlihat dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN yang hanya memakan waktu 43 hari hingga disahkan pada Januari 2022.

Lalu, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang IKN.

Tak lebih dari satu bulan berselang, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN.

Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini.

Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik.

Baca juga: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Mulai Dibangun Tahun Depan, Gunakan Dana APBN Rp 30 T