Ibu Kota Negara

Tanaman Khas Borneo Harus Dipertahankan, Forest City di IKN Nusantara Bisa Berjalan Baik

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Budaya Kutai, Hasrulliansyah Wachyuni, menyatakan, LSM Rumah Budaya Kukar saat ini

Editor: Budi Susilo
HO/PUPR
Desain Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ). 

"Ini akan menimbulkan problem sosial budaya pasca selesainya pembangunan IKN Nusantara," katanya.

Oleh sebab itu, ia pun memberikan pesan kepada Badan Otorita IKN yang bertindak mewakili pemerintah pusat, Pemda Kukar yang punya otonomi daerah, dan Tokoh Masyarakat harus bersinergi untuk bisa memikirkan hal itu.

Jangan sampai ada kepentingan ego sektoral, namun masing-masing dari unsur terkait harus terbuka dan mampu bertoleransi satu sama lain.

Sehingga kebijakan program pembangunan IKN bisa dinikmati atau mensejahterakan penduduk dan warga lokal.

Penting sekali menjunjung nilai-nilai budaya, dengan sikap saling menghargai dalam mengambil kebijakan.

"Atau memberi ruang toleransi kepada kearifan lokal untuk berkembang, akan lebih mempercepat program pembangunan IKN," ujarnya.

Dikatakan Hasrulliansyah, bahwa masyarakat Kalimantan khususnya Kutai Kartanegara adalah jenis kelompok yang sangat toleran dan membuka tangan terhadap adanya para pendatang dari luar daerah.

Bahkan kearifan lokal semacam itu sudah ada sejak era kepemimpinan Sultan Kartanegara Ing Martadipura.

Baca juga: Pasok Air Bersih ke IKN & Mereduksi Potensi Banjir, Bendungan Sepaku Semoi Mulai Diisi Air pada 2023

"Masyarakat Kukar dengan budayanya yang terbuka sudah terbiasa menerima kaum pendatang," imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya IKN Nusantara tersebut tidak malah menciptakan persoalan baru di kemudian hari.

"Jangan ada gap atau jarak atau pertutup dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan IKN, semua stakeholder harus bersinergi dengan baik, kalau tidak terbuka dan belum tersosialisasi dengan baik," ujarnya.

"Terkait program pembangunan IKN, semua akan jadi mengambang, masing-masing pihak saling lempar tanggung jawab, sehingga masyarakat ikut-ikutan bingung, kapan percepatan pelaksanaan pembangunan IKN," katanya.

Rawat Budaya

Lebih lanjut, dengan seiring pembangunan IKN Nusantara, ia juga berharap agar sebaiknya seluruh stakeholder di dinas terkait baik di Pemda Kukar agar mulai berbenah dan menginventarisir potensi lokal yang bisa dijual kepada wisatawan yang nanti berkunjung ke IKN Nusantara.

"Karena bisa dikatakan potensi Borneo ini luar biasa untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, tinggal bagaimana instansi terkait di Pemda Kukar mau mengelola dan membenahi secara profesional," kata Hasrulliansyah.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved