Wakapolda Kaltim dan Bupati Kubar Beri Bantuan Tunai Pangan ke Pedagang Kaki Lima

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Timur (Kaltim), Brigjen Pol Haryanto didampingi jajarannya melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) pada Rabu (27/4/2022).

Kunjungan Wakapolda Kaltim kali untuk menyalurkan Bantuan Tunai Pangan (BTP) kepada para pedagang kaki lima dan warung (KLW).

Untuk bantuan tunai pangan itu diserahkan di Mapolres Kubar ini dalam rangka membantu pulihkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Disdagkop Kutai Barat Kembali Gelar Pasar Murah di Kecamatan Melak 

Baca juga: Operasi Ketupat Mahakam 2022, Polres Kubar Fokus Cegah Covid-19, Kerahkan 200 Personel Gabungan

Baca juga: UPDATE Covid-19 Kaltim, Kasus Terus Melandai, Kabupaten Mahulu sudah Zona Hijau

Kegiatan ini juga dihadiri yakni: 

- Kapolres Kutai Barat, AKBP Sonny Henrico Parsaulian;

- Dandim 0912/Kbr, Letkol Kav Yudhi Prasetyo Purnomo;

- Perwakilan Kejari Kutai Barat;

- Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai;

- dan perwakilan Pengadilan Negeri Kubar.

Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Hariyanto menjelaskan kegiatan ini merupakan program Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang diarahkan melalui Kepala Kepolisian Daerah kemudian diteruskan di tiap-tiap Polres dan Polsek.

"Bantuan ini merupakan bantuan pemerintah kepada pedagang kecil atau warung. Yang mana di Kutai Barat telah tersalurkan sebanyak 2 ribu penerima BTP," kata Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Haryanto. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan bantuan ini diberikan kepada penerima setiap 3 bulan sekali dan tiap bulannya nominal Blt Bantuan Tunai Pangan ini Rp 100 ribu per bulan dan per triwulannya sejumlah Rp 300 ribu.

Baca juga: Tatap Lebaran 2022, Gubernur Kaltim Isran Noor Minta Semua Sinergi Antisipasi Lonjakan Covid-19

Tahun lalu diberikan kepada penerima sejumlah Rp. 1.200 yang mana hanya sekali menerima.

Tetapi tahun ini yakni diberikan per triwulan.

"Yang mana sistem data verifikasinya bekerjasama dengan pemda agar data tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya," jelasnya.